Kabargolkar.com - Pembahasan perdana Rancangan Undang-Undang Penyiaran pada periode 2019-2024 sudah dimulai sejak awal tahun 2020. Komisi I DPR RI bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, LPP TVRI, dan LPP RRI guna mencari resep terbaik menciptakan UU Penyiaran yang kuat dan tahan lama.

Anggota Komisi DPR RI dari fraksi Golkar Bobby Rizaldi mengungkapkan pembahasan Undang Undang penyiaran yang akan menjadi perioritas khususnya dari persoalan sumber daya alamnya terlebih dahulu, yaitu dalam pengertiannya di wilayah frekuensi terlebih proses perubahan tantangan dengan arus utama disruptif media di era digitalisasi seperti saat ini.

" Ada perubahan dari LPP TVRI dalam perjalanannya, benar permasalahan TVRI adalah penyesuaian program dengan kebijakannya, yaitu pertama adalah dalam pengembangan Frekuensi yang bisa lebih berkembang lebih, soalnya persaingan yang akan dihadapi nanti itu budaya media yang semakin desruptif dalam ranah digitalisasi," Ucap Bibby dalam Webinar "ARAH TVRI; DI ERA NEW NORMAL DAN ARAH BARU Pasca COVID-19, Senin (18/5/2020).

Lebih lanjut, Legislator Golkar asal Sumatera Selatan ini pada dasarnya masih mengapresiasi dengan yang dilakukan oleh TVRI dalam perkembangan hingga saat ini, mesti hanya mendapatkan pembaiyaan 10 persen jika dibandingakan dengan Televisi Swasta.

" TVRI sudah mengalami tren yang postif dan mengalami perkembangan signifikan, posisi per hari ini pendanaanya hanya 1/10 dari TV Swasta. Namun hingga saat ini paling tidak masih memberikan perkembangan cukup signifikan, tinggal itu tadi pembahasan UU nya lah tinggal diperjuangankan, ini nantinya juga bisa mengawal dalam pemilihan direksi dan dewas nantinya. " Tutup Bobby.