pun harus dipersiapkan dengan matang dan terperinci. Untuk itu, saya meminta pemerintah dan OJK untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana dan pedoman teknis yang diperlukan. Selain itu, pelaksanaan fasilitas ini perlu dilakukan secara terukur dan transparan berdasarkan data debitur UMKM yang akurat sehingga dapat mempercepat proses identifikasi, penilaian, pengelompokan, hingga verifikasi debitur terdampak,” tutur Puteri.

Menutup keterangannya, Ketua Kaukus Pemuda Parlemen Indonesia (KPPI) ini juga meminta pemerintah bersama otoritas lembaga terkait untuk melakukan evaluasi secara rutin dan berkala terhadap pelaksanaan stimulus UMKM sehingga manfaatnya dapat dirasakan ke depan.