Kabargolkar.com - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran sangat besar dalam menggerakkan perekonomian nasional, tetapi sektor ini justru menjadi yang paling terdampak di masa pandemi COVID-19. Dalam periode reses masa sidang III ini, Anggota Komisi XI Fraksi Partai Golkar DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyerap aspirasi konstituennya di daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII terkait perjuangan UMKM untuk bertahan di masa sulit melalui diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) Jawa Barat dan Koperasi Pemuda Karawang Sejahtera (KPKS) pada Senin (8/6/2020) malam.

“Penurunan aktivitas ekonomi imbas COVID-19 menjadi tantangan tersendiri terutama bagi pelaku UMKM seiring dengan penurunan permintaan pasar. Dengan demikian, betul bahwa bertahan di situasi seperti ini adalah hal yang berat. Menanggapi hal itu, pemerintah menggelontorkan dana untuk memberikan bantuan dan stimulus kepada UMKM terdampak, misalnya berupa keringanan cicilan kredit. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, walaupun saya tidak bisa mengumpulkan warga seperti yang biasa saya lakukan pada masa reses, segala sesuatu yang dikhawatirkan tetap terserap untuk kemudian menjadi bahan masukan dan evaluasi kebijakan pemerintah,” tutur Puteri.

Dalam diskusi tersebut, beberapa pelaku UMKM menyatakan bahwa kendala utama yang mayoritas pelaku UMKM hadapi untuk tetap melanjutkan usaha adalah terkait permodalan. Keringanan cicilan yang diberikan memang disyukuri tetapi saat ini aliran dana yang masuk pun sangat jauh berkurang karena jumlah permintaan yang menurun signifikan.

“Kami sudah berusaha untuk mencari peluang dengan menjual produk secara online dan menjual makanan beku (frozen food) untuk kami yang memiliki usaha bidang kuliner. Namun, dampaknya belum terasa signifikan dari upaya ini. Seluruh permasalahan sebenarnya bermuara di permodalan. Kami sangat butuh bertahan, tetapi di sisi lain, kami butuh biaya agar usaha kami tetap bisa produktif,” ungkap salah satu pelaku UMKM bidang kuliner Karawang, Aep Saefullah Mulya.

Aspek permodalan memang menjadi faktor krusial untuk keberlangsungan UMKM di Indonesia. Namun, data Bank Indonesia menyebutkan bahwa 70 persen dari 60 juta UMKM di Indonesia masih belum memiliki akses permodalan dari perbankan. Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki yang juga menghadiri diskusi tersebut sangat menyayangkan kondisi tersebut, padahal ia yakin bahwa pemerintah sudah banyak mengeluarkan program-program pembiayaan usaha.

“Permodalan memang selalu menjadi permasalahan klasik UMKM. Sebenarnya, lembaga dan program pembiayaan usaha itu banyak jumlahnya, tetapi permasalahannya adalah banyak UMKM yang tidak terhubung dengan ekosistem pembiayaan resmi tersebut. Kenyataannya, saat ini UMKM lebih banyak yang mencari pembiayaan yang mudah bukan murah, terbukti dari masih maraknya praktik Bank Emok di tengah masyarakat. Ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan perbankan yang sampai saat ini justru masih fokus menyiapkan pembiayaan yang murah bukan mudah,” papar Teten.