"Sekarang saja dana desa semakin besar, masa bikin pendataan warga saja tidak mampu sih. Masa dalam waktu satu tahun tidak bisa selesai. Kan aneh. Buat saya, hitung data penduduk satu tahun, secara serentak bekerja, seluruh desa melakukan data penduduk," kata dia.

"Diberi tempo misalkan satu bulan, masa data kependudukan satu bulan, paling berapa RT-RW camat mengontrol. Kan bisa dihitung pekerjaan seperti itu. Sama juga dengan mengurus partai. Kalau salah ya dicopot, kalau benar diberi hadiah. Tapi kalau semuanya hanya sekedar jalan, proyek, ya sepanjang itu pula kita tidak akan mampu menjadi negara besar, partai besar. Akan selalu tertinggal dan tertinggal," tegasnya.

Ditambahkan dia, jika data kependudukan beres, maka kebijakan yang diambil bisa jauh lebih murah. Tidak seperti sekarang, malah semakin semrawut. Kebijakan yang disertai data, juga memberikan manfaat besar kepada masyarakat juga negara.

"Yang mahal itu membangun sistemnya. Tapi tidak apa-apa, mahal di sistem tapi dalam konteks opersionalnya semua orang bisa memanfaatkan bahkan itu bisa menjadi sarana media komuikasi bagi pemerintah untuk semakin terbuka dan semakin transparan," ujarnya.

Karena di ruang ruang publik itu, menurut Agun,  semua orang bisa bercerita dengan lebih leluiasa. Sehingga fenomena-fenomena yang terbangun maka orang nanti akan terbiasa kritik.

"Tidak marah lagi kalau dikritik. Jadi akan terbiasa dengan sendirina. Karena suddah terbiasa main di ruang publik. Begitu juga dengan partai," Tutupnya.

[Sumber]