Agun Gunandjar Sudarsa Minta Pemerintah Segera Bereskan Data Kependudukan

Agun menuturkan, selama ini pengolahan data kependudukan dilakukan secara proyek yang pengerjaannya malah dilakukan pihak ketiga.

Sementara sistem pemerintahan yang paling bawah seperti pengurus RT, tidak dilibatkan. Memang RT terlibat, tapi oleh petugas petugas sensus atau petugas cacah jiwa hanya sekedar datang menemui pengurus RT hanya sekedar mengambil data saja.

"Tapi datanya data yang lama, yang sudah tertulis fotokopi, ini yang meninggal, ini yang belum. Mana ada orang yang ingat. Yang terjadi ka seperti itu. Tapi kalau pendataan dibebankan kepada kepala desa melibatkan RT-RW disertai supervisi pengawasan yang ketat, kalau tidak benar dikenakan sanksi, maka data kita bisa benar," katanya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah harus berani memberikan beban tanggungjawab kepada kepala desa dengan libatkan RT dan RW untuk menuntaskan masalah kesemrawutan data kependudukan.

Pelibatan tersebut tentu bisa dalam bentuk supervisi pengawasan di tingkat pemerintatahan yang ada diatasnya seperti camat.

"Kalau data itu dicek di desa salah maka yang dihukum itu bukan sekedar kepala desanya, tapi camatnya juga. Jadi berikan kepercayaan dan tugas itu kepada perangkat terbawah untuk melakukan pendataan secara benar sehingga tidak akan ada lagi data orang meninggal masih ada dalam data kependudukan," tegasnya.

Dia mengingatkan, dengan program dana desa yang kini pendanaannya makin besar, maka sudah seharusnya tidak ada lagi kesemrawutan di data kependudukan. Menurut hitungannya, semestinya penyelesaian data penduduk bisa tuntas dalam waktu satu tahun.

"Sekarang saja dana desa semakin besar, masa bikin pendataan warga saja tidak mampu sih. Masa dalam waktu satu tahun tidak bisa selesai. Kan aneh. Buat saya, hitung data penduduk satu tahun, secara serentak bekerja, seluruh desa melakukan data penduduk," kata dia.

"Diberi tempo misalkan satu bulan, masa data kependudukan satu bulan, paling berapa RT-RW camat mengontrol. Kan bisa dihitung pekerjaan seperti itu. Sama juga dengan mengurus partai. Kalau salah ya dicopot, kalau benar diberi hadiah. Tapi kalau semuanya hanya sekedar jalan, proyek, ya sepanjang itu pula kita tidak akan mampu menjadi negara besar, partai besar. Akan selalu tertinggal dan tertinggal," tegasnya.