Kabargolkar.com - —Untuk mendorong ekspansi penyaluran kredit di tengah pelemahan ekonomi, pemerintah
telah menempatkan deposito atas uang negara pada sejumlah perbankan tanah air, akhir Juni lalu. Secara total, senilai Rp30 triliun telah ditempatkan pada bank-bank milik negara (Himbara) dan Rp11,5 triliun pada beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD). Atas hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengimbau agar bank Himbara mengoptimalkan penyaluran kredit secara selektif dan terukur.

“Apresiasi patut diberikan kepada bank Himbara yang telah mencapai target penyaluran kredit dalam rangka penempatan uang negara sebelum tenggat waktu yang diberikan pada akhir September ini. Tentunya, pemberian kredit di tengah kondisi keringnya likuiditas yang dialami pelaku UMKM sangatlah dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutan usaha. Harapannya, ekspansi kredit ini dapat membantu pulihnya sektor UMKM untuk kemudian mengungkit pertumbuhan ekonomi,” ujar Puteri dalam keterangan rilis yang kami terima, Selasa (22/9/2020).

Sebagai informasi, Pemerintah meminta bank Himbara untuk menyalurkan kredit minimal tiga kali atas uang negara yang ditempatkan. Dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI pada Kamis lalu (17/9), bank Himbara yang terdiri atas Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN, menyampaikan perkembangan terkini atas pemanfaatan penempatan uang negara. Bank BRI melaporkan telah menyalurkan kredit senilai Rp30,20 triliun (per 7/8), Bank Mandiri senilai Rp32 triliun (per 31/8), Bank BNI sebesar Rp16,39 triliun (per 11/9), dan BTN senilai Rp9,42 triliun (per 31/8).

Lebih lanjut, Puteri menyoroti pembagian segmen UMKM dalam menerima kredit yang disalurkan bank Himbara dalam rangka penempatan uang negara.

“Kita tentu tidak hanya mengejar besaran angka penyaluran kredit semata tetapi juga dari sisi kualitas dan manfaat atas kredit yang disalurkan bagi pelaku UMKM. Maka dari itu, saya minta agar bank-bank ini juga menyasar debitur baru dan penyalurannya tidak hanya bersifat top up bagi debitur terdaftar (existing) yang memerlukan tambahan modal. Untuk menjaga likuiditas perbankan dan risiko kredit macet, penyaluran kredit pun tentu tetap perlu dilakukan secara hati-hati dengan menyeimbangkan porsi kredit terhadap permintaan dari pelaku usaha, prospek bisnis, dan kemampuan bayar debitur,” ujar Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.

Puteri juga menekankan agar bank Himbara tetap memaksimalkan penyaluran kredit pada pelaku UMKM walaupun memiliki segmen bisnis yang beragam.

“Misalnya, Bank Mandiri yang walaupun memiliki bisnis utama di segmen Korporasi, saya minta agar Bank Mandiri terus mendorong penyaluran kredit kepada pelaku UMKM, yang pada Semester I-2020 porsi kreditnya masih rendah, yaitu 6 persen. Kami minta Bank Mandiri menyiapkan dan menjabarkan strategi untuk menggenjot target penyaluran kredit pada UMKM agar mencapai minimal target 20 persen seperti yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 17 Tahun 2015,” tegas Puteri pada Rapat Kerja yang dilaksanakan secara virtual ini