kabargolkar.com, JAKARTA - Pandemi virus corona baru alias Covid-19 di awal tahun telah mengancam kondisi sosial ekonomi masyarakat, tak terkecuali di DKI Jakarta. Kondisi ini pun belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir yang tentunya membuat kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin tidak menentu.

Demikian yang disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Taufik Azhar saat membacakan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2020.

Bagi Fraksi Golkar, kata Taufik, kelompok masyarakat yang paling rentan terkena dampaknya adalah golongan menengah ke bawah terutama pekerja harian atau pekerja di tempat publik, pedagang kaki lima dan generasi muda yang kesulitan mencari lapangan kerja baru.

"Pemerintah daerah tidak boleh hanya mengandalkan jaring pengaman sosial sebagai solusi sementara, namun dukungan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, stimulus bagi kelompok UMKM, kemudahan mendapatkan izin usaha dan dukungan lainnya yang bertujuan untuk peningkatan sektor ekonomi masyarakat," ujarnya, Kamis (5/11)

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar mendukung Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk peningkatan infrastruktur. "Khususnya pada sektor padat karya sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Provinsi DKI Jakarta," sambungnya.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar juga mengharapkan agar Pemprov DKI Jakarta dan jajarannya untuk lebih meningkatkan sinergitas dan kolektivitas diberbagai sektor khususnya sektor bisnis karena sangat dibutuhkan dalam pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat.