Dedi Mulyadi: Tertibkan Buzzer, Setop Perilaku Sok Agamis dan Pancasilais

Nyoman Suardhika 12 Februari 2021

Credit Photo / Kompas

Kabargolkar.com - Buzzer di media sosial belakangan menjadi sasaran kritik. Mereka dinilai banyak menimbulkan kegaduhan. Tak heran, banyak pihak yang mendorong agar buzzer ini ditertibkan saja.

Salah satunya, Ketua DPP Partai Golkar Dedi Mulyadi. Dedi menilai buzzer saat ini terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, yang mengaku paling nasionalis dan kedua, paling beragama.

"Hentikan perilaku yang sok pancasila dan sok agamis. Nah itu sok-sokan itu muncul di medsos itu sebagai bagian dari pengelolaan isu," kata Dedi, Jumat (12/2).

“Mereka punya dua kubu, yang setiap hari bertengkar, berdebat untuk mengurus berbagai masalah. Yang satu soal NKRI, satunya lagi agama,” imbuhnya.

Dedi menilai kedua kubu ini berperan besar dalam memecah belah masyarakat dengan berbagai narasi yang disampaikan. Ia menilai momen politik merupakan waktu yang tepat untuk menyampaikan berbagai narasi itu.

"Nah kedua kubu ini telah meracuni cara berpikir publik yang mayoritas sehingga publik yang mayoritas itu juga memblok dirinya membagi dua," ujarnya.

"Terbawa oleh stigma politik medsos yang dikembangkan sehingga momentumnya adalah pemilu. Selalu itu," tambahnya.

Eks Bupati Purwakarta ini menilai yang terpenting saat ini adalah bagaimana menertibkan para buzzer. Sebab, makin lama pikiran publik diracuni, bakal makin berbahaya.

"Sehingga saya meminta untuk segera ditertibkan. Siapa pun ya yang memiliki perilaku buruk di medsos yang mengelola itu hanya untuk kepentingan dan kehilangan narasi akademis itu akan berbahaya yaitu meracuni pikiran publik," ujarnya.

"Sehingga menurut saya harus ditertibkan," imbuhnya.

Lebih lanjut, Dedi mendorong perbaikan narasi-narasi yang muncul di media sosial. Lebih positif dan tanpa ada upaya pecah belah.

"Saya ingin media sosial ini diisi oleh narasi narasi argumentatif akademis yang memiliki landasan landasan berfikir akademis yang memadai," pungkasnya.

KUMPARAN

BERITA TERKAIT

Dedi Mulyadi : Lembaga Survei Setop Dulu Rilis

17 Juli 2021

Ketua MPR Sebut Diperlukan Generasi Pancasilais untuk Jadi

07 September 2021

Waketum Golkar: Humas Kementerian dan Lembaga Tidak Boleh

05 Agustus 2022

Ini Kata Ketua Komisi II DPR RI dan

10 Juni 2022

Golkar: Kritik ke Pemerintah Bagian dari Demokrasi, Warga

10 Februari 2021