Kabargolkar.com - Saat ini roda pembangunan di Indonesia masih terganjal berbagai persoalan
ketimpangan yang sangat kompleks dan saling berkaitan. Ketimpangan yang terjadi pun tidak hanya sebatas perbedaan berdasarkan kewilayahan saja, seperti antara Jawa dengan luar Jawa, melainkan juga menyangkut kesenjangan dalam berbagai aspek seperti ekonomi dan keuangan, pendidikan, serta sosial dan politik. Untuk itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin mengajak pemuda untuk ambil bagian dalam upaya pembangunan inklusif.

“Hadirnya pembangunan yang inklusif diharapkan mampu mereduksi persoalan disparitas pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan yang adil dan merata secara berkelanjutan. Apalagi sebagai bagian dari G20, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai Agenda dalam Rencana Aksi untuk Pembangunan Berkelanjutan tahun 2030, yang di antaranya mencakup dimensi pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia yang inklusif,” ungkap Puteri yang juga Ketua Delegasi Indonesia untuk Y20 Summit 2021 pada acara Webinar bertajuk Menuju Pembangunan Inklusif dalam Perspektif Ekonomi, Sosial dan Pendidikan pada Sabtu (20/3/2021).

Sebagai informasi, forum Y20 Summit 2021 merupakan salah satu rangkaian dari forum resmi G20 Summit yang mempertemukan para pemimpin muda dari seluruh dunia untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai agenda penting G20. Adapun wakil delegasi Indonesia sendiri dipilih secara langsung oleh Indonesian Youth Diplomacy, sebuah organisasi kepemudaan, melalui serangkaian proses seleksi.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa sampai saat ini, kualitas pendidikan di Indonesia masih mengalami ketimpangan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang.

“Ketimpangan pendidikan yang ada diperparah dengan adanya pembelajaran jarak jauh yang berkepanjangan seperti sekarang. Hal ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan pendidikan baik antardaerah, antarsekolah, maupun antarkelas sosial,” papar Hetifah.

Senada dengan Hetifah, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Fiskal Regional Prof. Candra Fajri Ananda juga menyampaikan bahwa persoalan ketimpangan di Indonesia masih menjadi tantangan besar, terutama dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia 2045.

“Berbagai ketimpangan yang ada, seperti kualitas pendidikan serta guru yang belum merata misalnya, sangat berpengaruh kepada tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia yang saat ini masih rendah. Untuk itu, fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan manusia pada sektor pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial yang diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang mumpuni,” terang Prof.

Candra. Selanjutnya, Direktur Pengembangan Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Edwin Nurhadi menekankan pentingnya para pemuda dalam upaya pembangunan inklusif, khususnya pada sektor inklusi keuangan.

“Pada tahun 2019, tingkat inklusi keuangan di Indonesia baru mencapai 76,19 persen yang mana dari angka tersebut masih terdapat ketimpangan antara inklusi keuangan di perkotaan yang mencapai 83,60 persen dan pedesaan yang baru menyentuh angka 68,49 persen