Kabargolkar.com - Anggota Komisi 1 DPR RI, Christina Aryani mengatakan delegasi Indonesia diharapkan memberi terobosan solusi untuk mengatasi masalah krisis politik di Myanmar pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang  berlangsung di Jakarta bulan ini.

“Peran Indonesia dalam hal ini sangat kita harapkan agar KTT ini yang rencananya digelar di Jakarta bisa segera terealisasi, karena ini memang forum penting yang harus diambil jika kita peduli akan apa yang tengah terjadi (di Myanmar, Red),” kata Christina dalam sebuah sesi diskusi, di Jakarta, Jumat.

“Bahwa kemungkinan terjadi kebuntuan, semisal Myanmar menolak untuk hadir, namun kita memerlukan pemikiran-pemikiran baru untuk menerobos kebuntuan dan saya berharap ini bisa menjadi inisiatif Indonesia,” ujar dia

menambahkan. Christina, politisi Partai Golkar, menyambut baik rencana Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menggelar KTT untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politik di negaranya yang terjadi pascakudeta militer pada 1 Februari 2021.

Menurut dia, pertemuan itu dapat menjadi wadah menyamakan persepsi negara-negara anggota ASEAN. KTT merupakan badan pengambil kebijakan tertinggi ASEAN yang fungsinya membahas, memberi arah kebijakan, dan mengambil keputusan atas isu-isu utama menyangkut realisasi tujuan ASEAN serta hal-hal pokok yang menjadi kepentingan negara-negara ASEAN, kata Christina pula.

Ia mengatakan 10 negara anggota ASEAN telah tunduk dan menghormati prinsip tidak ikut campur (noninterference) yang menjadi salah satu prinsip dasar perhimpunan. Namun, ASEAN tidak boleh hanya berdiam diri menyaksikan krisis politik dan kemanusiaan yang saat ini terjadi di Myanmar, kata Christina.

 KTT itu, jika nantinya dapat terwujud, merupakan bukti bahwa ASEAN tidak hanya berdiam diri dalam merespons krisis politik di Myanmar, ujar anggota Komisi I DPR RI itu.

 “Kita lihat nanti efektivitas pertemuan ini. Tetapi setidaknya, KTT ini menjadi jembatan untuk menyamakan persepsi negara-negara anggota ASEAN demi meningkatkan daya dorong untuk menyelesaikan konik yang ada,” kata Christina menegaskan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Teuku Faizasyah, sebagaimana dikutip dari Anadolu Agency, minggu ini mengatakan rencana penyelenggaraan KTT masih dalam tahap pembahasan. Walaupun demikian, Pemerintah Indonesia berharap pertemuan itu dapat berlangsung pada April 2021, kata Teuku Faizasyah atau yang akrab disapa Faiza. Junta militer pada 1 Februari 2021 mengudeta Pemerintah Myanmar yang terpilih secara demokratis, karena mereka beranggapan pemilihan umum berjalan curang.

Padahal, Komisi Pemilihan Umum Myanmar telah membantah tudingan junta militer terkait isu kecurangan pemilu. Tidak lama setelah kudeta, pemerintah junta militer menetapkan status darurat selama satu tahun.

Sejak Februari sampai saat ini, berbagai kelompok masyarakat menggelar demonstrasi menentang junta militer. Di banyak kota, demonstrasi kerap berujung ricuh dan bentrok antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan. Setidaknya, ratusan orang di Myanmar dilaporkan tewas akibat kerusuhan tersebut