Kabargolkar.com - Demi mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Muhidin M. Said mendorong peningkatan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pasalnya dari target penyerapan, bagi KUR yang diberikan untuk daerah di luar Pulau Jawa masih terbilang kecil dibandingkan daerah yang berada di pulau Jawa.

“Jika dibandingkan dengan beberapa daerah di Pulau Jawa yang punya Non Performing Loan (NPL) KUR itu bahkan ada yang sampai 3 sampai 4 persen, sementera di Sulsel nol koma. Oleh karena itu, saya mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa. Saya minta supaya dinaikkan dan ditingkatkan plafonnya supaya betul-betul bisa menjangkau masyarakat UMKM kita. Saya harapkan khususnya di Sulsel kalau bisa ditambah volumenya, karena masih banyak masyarakat kita terutama UMKM itu belum terjangkau dengan hal ini,” jelas Muhidin dalam keterangan pers, dikutip Rabu (14/4/2021).

Politisi dapil Sulawesi Tengah itu menambahkan mekanisme KUR sebaiknya juga diiringi dengan literasi keuangan, agar ke depannya masyarakat bisa mengetahui mekanisme untuk memperoleh KUR.

“Khususnya kepada OJK dan BI, dengan tersosialisasikannya mekanisme KUR kepada masyarakat dengan baik diharapkan nantinya masyarakat betul-betul memperoleh informasi bagaimana cara mendapatkan KUR terutama di situasi dan kondisi perekonomian yang sedang turun akibat pandemi Covid-19 saat ini,” tandas Muhidin.

Muhidin mengungkapkan penyaluran KUR di Pulau Jawa relatif cukup besar karena didukung dengan infrastruktur yang sudah baik. Lain halnya di Sulsel yang masih banyak daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Untuk itu, dirinya kembali menekankan mendorong KUR yang relatif kecil di Sulsel tadi untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya.

“Karena bagaimanapun juga ekonomi bisa bangkit kalau bisa ditopang dengan UMKM yang bagus. Kita bisa bangkit kalau ekonomi itu sehat, nah kalau masyarakat kita sehat ekonomi pasti bagus,” tutur Politisi partai Golkar itu.

Senada dengan Muhidin Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara menilai penyaluran KUR di provinsi Sulsel masih terbilang relatif sangat terbatas. Menurutnya KUR sangat dibutuhkan oleh UMKM di Sulsel.

“Kita lihat NPL nya juga sangat kecil disini bahkan tidak sampai 1 persen. Ini membuktikan bahwa penyaluran KUR di Sulsel betul-betul dibutuhkan oleh UMKM untuk menggerakkan usahanya,” ungkapnya.

Ke depan dirinya berharap, antara regulator fiskal dan regulator keuangan perbankan terus menjalin kerja sama menciptakan kondusifitas perekenomian.

“Karena kalau kondisi perekonomian kita kondusif, tentu masyarakat akan bisa beraktifitas, kalau masyarakat bisa beraktifitas tentu akan menggerakkan perekonomian. Mudah-mudahan pandemi di tahun 2021 ini bisa terkendali,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan Pemerintah provinsi Sulawesi Selatan mendorong sinergi dalam Program 3S Program 3S (SIPAKATAU, SIPAKALEBBI, SIPAKAINGE).

Program 3S juga merupakan bentuk sinergi tindak lanjut dari HLM TPID yang telah dilakukan yang salah satu fokusnya adalah kolaborasi selama masa pandemi Covid-19.