kabargolkar.com - Komisi VIII DPR RI menyambut baik keputusan pemerintah Arab Saudi yang akan membuka penyelenggaraan ibadah Haji 2021 dengan kondisi khusus.

Komisi VIII berharap pengumuman tersebut disertai dengan pengumuman besaran kuota yang diberikan kepada masing-masing negara termasuk Indonesia.

"Sebagai negara dengan umat Islam terbesar di Indonesia, tentu seharusnya diberikan kuota terbesar," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily, kepada Tribunnews, Senin (10/5/2021).

Selain itu, Kementerian Agama harus segera menanggapi pengumuman ini dengan melakukan langkah-langkah pro aktif untuk mempersiapkan keberangkatan calon jemaah Haji dari Indonesia.

Menurut Ace, yang harus menjadi prioritas tentu protokol kesehatan dan mengutamakan perlindungan kesehatan jemaah haji. Sebab, saat ini pandemi Covid-19 masih terjadi.

"Pemerintah Indonesia juga harus terus melakukan pembicaraan dengan pihak Arab Saudi soal kuota haji, penyelenggaraan teknis haji terutama soal kesehatan para calon jemaah haji, dan aspek lainnya agar penyelenggaraan haji ini dapat berjalan dengan baik di tengah masih adanya pandemi Covid-19," ujar Ace.

Komisi VIII, lanjut Ace, telah membahas bersama Kementerian Agama RI soal biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, berapapun kuota yang diberikan kepada Indonesia.

"Yang jelas, pengumuman pemerintah Arab Saudi ini telah memberikan kepastian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini," pungkas politikus Partai Golkar itu.

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akhirnya memastikan akan menggelar ibadah haji pada 2021 atau 1442 Hijriah.

Dalam pengumumannya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menyatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan dilaksanakan dengan "kondisi khusus" demi melindungi jemaah dari penyebaran virus corona (Covid-19).

"Otoritas kesehatan Kerajaan terus memantau situasi dan mengambil semua tindakan untuk memastikan keselamatan bagi semua," kata juru bicara Kementerian Haji dan Arab Saudi, dikutip dari Arab News, Senin (10/5/2021).