Kabargolkar.com -  Pemerintah Arab Saudi secara resmi menyatakan, jamaah haji asal luar negeri diizinkan menunaikan ibadah haji tahun ini. Meski demikian, belum ada perincian teknis dan operasional terkait hal itu.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR TB Ace Hasan Sadzily menyatakan, saat ini pemerintah masih menanti kepastian kuota dan teknis pelaksanaan haji 2021. Ia menyebut, hal ini berkaitan pada penetapan biaya penyelenggaran ibadah haji (BPIH).

"Kami harus mendapatkan kepastian terlebih dulu dari Pemerintah Arab Saudi tentang jumlah kuota yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia," kata dia seperti dilansir Republika, Senin (24/5).

Ia mengaku sempat mendengar informasi bahwa Saudi menyiapkan kuota 60 ribu jamaah haji untuk seluruh negara. Jika ini benar, pembagian kuota untuk masing-masing negara harus dipastikan.

Panitia Kerja (Panja) Haji DPR disebut masih menunggu informasi tersebut, mengingat pelaksanaan haji merupakan hubungan kerja government to government atau pemerintah dengan pemerintah.

"Kami juga ingin mendapat informasi lebih lanjut dari Pemerintah Indonesia, Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia, tentang berapa kuota yang diberikan untuk jamaah haji kita," ujar Ace.

Di Komisi VIII DPR, menurut dia, jika sudah ada kepastian tersebut, langkah selanjutnya adalah menyesuaikan berapa alokasi BPIH yang akan dibebankan kepada calon jamaah haji (calhaj). Hal lain yang tak kalah penting adalah pembagian kuota secara proporsional terhadap setiap daerah serta aspek komposisi usia jamaah dan kesehatan.

“Jangka waktu pelaksanaan ibadah haji tahun ini juga membutuhkan pertimbangan dan perlu dibicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Agama,” katanya.

Terkait pelayanan kepada jamaah, ia menyebut sejak awal sudah meminta kepada Kemenag untuk memastikan kesiapan pihak penyedia layanan yang ada di Arab Saudi, termasuk catering, hotel, serta transportasi.

"Termasuk di dalamnya soal berapa biaya yang dibutuhkan untuk konteks pelayanan itu. Karena ini semua menyesuaikan dengan kondisi protokol kesehatan itu. Kita tentu menunggu kepastian itu seiring pengumuman teknis dari Saudi," ujar Ace.[Republika]