Kabargolkar.com - Pimpinan Komisi VIII DPR, Ace Hasan menilai saat ini bukanlah waktunya untuk saling lempar tanggung jawab soal PPKM. 

"Tidak pada tempatnya saat ini kita saling lempar tanggung jawab dan kewenangan terkait dengan lonjakan COVID-19 saat ini. Saatnya, semua pihak bekerja keras memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi yang terpapar COVID-19," kata Ketua DPP Partai Golkar ini kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Hal itu disampaikannya setelah Epidemiolog dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan usul Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir Mei lalu ke pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan ditolak. 

Ace menilai pemerintah pusat justru sudah tegas dalam menangani pandemi Corona. Contohnya, bagi Ace, pelarangan mudik pada Mei lalu.

"Pemerintah pusat saya kira sudah sangat tegas dalam mengendalikan persebaran COVID-19. Misalnya soal larangan mudik," ujarnya.

Pemerintah pusat kini menerapkan PPKM darurat untuk menghentikan lonjakan kasus COVID-19. Menurut Ace, saat ini waktunya untuk seluruh pihak memastikan masyarakat taat pada PPKM darurat.

"Kita sekarang saatnya bersatu padu bekerja keras memastikan agar masyarakat taat dan patuh terhadap kebijakan PPKM darurat," imbuhnya.

Pandu Riono sebelumnya mengatakan Anies Baswedan pada akhir Mei lalu telah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk melakukan pengetatan. Usulan tersebut dilakukan atas prediksi lonjakan kasus COVID-19, tetapi ditolak pemerintah pusat.

"Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali. Tak diterima, karena isu ekonomi. Ada KPC-PEN, tapi yang terpikir hanya PEN," kata Pandu Riono, dalam akun Twitter-nya, yang dikutip Senin (5/7/2021).