Fraksi Partai Golkar Minta Pemkab Limapuluh Kota Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
Oleh Bambang Soetiono · · Kabar Parlemen
kabargolkar.com, LIMAPULUH KOTA - Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota meminta kepada Pemkab setempat untuk menindaklajuti rekomendasi BPK-RI, terkait banyaknya temuan dalam penggunaan anggaran tahun 2020.
“ Kami Fraksi Golkar mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK, baik tahun 2020 maupun tahun-tahun sebelumnya. Dengan harapan, agar kelemahan-kelemahan yang ada selama ini bisa diperbaiki dan disempurnakan pada masa pemerintahan sekarang. Kalau rekomendasi BPK ini tidak segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, tentu akan menjadi catatan kelam bagi pemerintahan sebelumnya dan juga bisa menjadi beban bagi pemerintahan sekarang, “ ungkap juru bicara Fraksi Partai Golkar, Ir. Afri Yunaldi pada rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Kamis (1/7/2021) lalu.
Afri Yunaldi juga menyatakan, mengingat pada saat sekarang ini masih berhadapan dengan covid-19, yang secara nyata dampaknya telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali juga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Tentu sudah sama-sama kita ketahui berapa besar anggaran atau keuangan daerah yang telah kita pergunakan hanya untuk menanggulangi dampak covid-19 tersebut.
Berdasarkan hal demikian Fraksi Golkar kembali mengajak untuk selalu bahu-membahu dan bekerjasama dalam mencegah dan menaggulangi penyebaran covid-19 ini. Dengan harapan agar bangsa dan daerah ini bisa segera terbebas dari penyebaran virus covid-19 ini dan semoga ekonomi bangkit rakyat sehat bisa diwujudkan.
Fraksi Partai Golkar juga berharap agar pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap belanja-belanja yang pada saat sekarang ini. Menurut kami, kurang produktif dan kurang prioritas, seperti belanja operasional aparatur pemerintahan. Yang mana dalam hal ini, masih ditemukan adanya biaya operasional pemungutan pajak hampir sama dengan target pendapatan dari pajak itu sendiri.