Fraksi Partai Golkar Minta Pemkab Limapuluh Kota Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

“hal ini tentu merupakan sesuatu yang perlu dievaluasi dan diperbaiki, karena biaya operasional seperti ini tidak logis apalagi pada saat kondisi daerah sedang dilanda bencana non alam seperti covid-19 sekarang ini,” ujar Afri Yunaldi.

Ditekan oleh Afri Yunaldi, kedepannya Fraksi Golkar berharap program-program yang telah disusun dan direncanakan memang benar-benar menunjukkan program ataupun anggaran yang berbasis kinerja. Artinya, mengandung makna bahwasanya output/keluaran dari setiap program kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dapat terukur secara kualitas dan kuantitas.

“Hal ini perlu disampaikan, karena masih banyaknya OPD-OPD capaian kerjanya belum sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya,” ulas Afri Yunaldi.

Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah daerah agar selalu berupa untuk menggenjot produktifitas perusahaan daerah air minum (PDAM) Tirta Luhak Nan Bungsu, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi permodalan.

“ Fraksi Partai Golkar juga merekomendasikan, agar meningkatkan lagi terhadap belanja infrastruktur. Hal ini mengingat daerah kabupaten Limapuluh Kota yang cukup luas dan masih banyak nagari-nagari maupun jorong-jorong yang masih minim dari segi pembangunan infrastruktur,” papar Afri Yunaldi.

Dipenghujung penyampaiannya, Afri Yunaldi mengharapkan pemerintah daerah agar mempercepat penyelesaian RPJMD, sebab RPJMD akan menjadi acuan bagi perubahan RKPD 021 dan 2022.

“ Terhadap RTRW dan KLHS, hingga sekarang juga belum rampung. Fraksi Partai Golkar juga mengharapkan agar personil yang bertugas untuk merampungan RPJMD termasuk RTRW dan KLHS, bisa mengimbangi gerak cepat kepala daerah karena ini sangat penting bagi program pembangunan daerah kedepannya,” pungkas Afri Yunaldi.