Kabargolkar.com - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat dampak pandemi
Covid-19 ini baru mencapai Rp5,78 triliun atau sekitar 29,18 persen dari pagu anggaran sebanyak Rp19,8 triliun per 15 Juli 2021.

Melihat kondisi ini, Anggota Komisi II DPR RI A.A Bagus Adhi Mahendra Putra menilai dengan adanya pencapaian tersebut, dibutuhkan sikap optimis terlebih dengan diperpanjangnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa-Bali dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

"Dalam situasi sulit begini kita harus tetap optimis," tukas Gus Adhi dalam keteranganya seperti yang kami lansir dari laman SOKSINEWS.COM, Selasa (27/7/2021).

Sebagai informasi, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan realisasi belanja penanganan Covid-19 paling tinggi. Sementara Provinsi Aceh mendapat label daerah dengan belanja terendah.

"Sementara waktu realisasi APBN penanganan Covid-19 berjalan lancar," tambah Gus Adhi yang juga Ketua Harian DEPINAS SOKSI ini.

Berdasarkan data Kemendagri, tercatat realisasi belanja penanganan dampak covid-19 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp12,39 triliun per 15 Juli 2021. Realisasinya itu setara 34,57 persen dari pagu.

Sementara realisasi belanja penanganan covid-19 terendah ada di Provinsi Aceh dengan nominal Rp18,88 miliar atau 4,61 persen dari pagu per periode yang sama.

Kendati begitu, realisasi belanja secara persentase dari pagu tertinggi ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan capaian sebesar Rp67,21 miliar atau 66,1 persen dari pagu.

Sedangkan provinsi dengan realisasi terendah berdasarkan persentase ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Rp153,25 miliar atau 0,07 persen dari pagu.

"Semoga perpanjangan PPKM Level 4 ini berjalan sesuai dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat, sehingga bisa menekan laju paparan Covid-19. Selain itu juga, diharapkan ekonomi masyarakat bisa bergerak meskipun dengan beberapa pembatasan yang digulirkan pemerintah," pungkasnya.

Berikut ini rincian pencapaian realisasi anggaran:

1. Nusa Tenggara Timur Rp67,21 miliar (66,1 persen)

2. Kalimantan Timur Rp251,93 miliar (63,24 persen)

3. Jawa Timur Rp407,16 miliar (61,28 persen)

4. Kalimantan Selatan Rp157,79 miliar (47,45 persen)

5. Sulawesi Utara Rp223,92 miliar (46,44 persen)

6. Sumatera Utara Rp401,08 miliar (40,36 persen)

7. Jambi Rp33 miliar (39,59 persen)

8. DKI Jakarta Rp12,39 triliun (34,57 persen)

9. Sulawesi Selatan Rp187,13 miliar (34,57 persen)

10. Gorontalo Rp75,81 miliar (34,43 persen)

11. Yogyakarta Rp326,98 miliar (29,88 persen)

12. Bengkulu Rp157,86 miliar (27,22 persen)

13. Nusa Tenggara Barat Rp173,42 miliar (25,87 persen)

14. Bangka Belitung Rp163,67 miliar (23,74 persen)

15. Sumatera Barat Rp143,34 miliar (20,61 persen)

16. Maluku Utara Rp98,27 miliar (16,42 persen)

17. Bali Rp146,22 miliar (16,36 persen)

18. Kalimantan Tengah Rp53,15 miliar (14,92 persen)

19. Lampung Rp288,47 miliar (12,16 persen)

20. Papua Rp150 miliar (11,61 persen)

21. Kalimantan Utara Rp214,13 miliar (10,77 persen)

22. Kepulauan Riau Rp181,69 miliar (10,18 persen)

23. Papua Barat Rp93,18 miliar (10,05 persen)

24. Maluku Rp167,81 miliar (8,31 persen)

25. Sumatera Selatan Rp325,32 miliar (7,73 persen)

26. Jawa Barat Rp914,43 miliar (6,97 persen)

27. Kalimantan Barat Rp209,44 miliar (6,89 persen)

28. Sulawesi Barat Rp102,11 miliar (5,89 persen)

29. Riau Rp1,21 triliun (5,08 persen)

30. Aceh Rp18,88 miliar (4,61 persen)

31. Sulawesi Tenggara Rp50,7 miliar (3,69 persen)

32. Banten Rp88 miliar (2,54 persen)

33