kabargolkar.com, MALUKU - Rapat pengurus harian DPD I Partai Golkar Provinsi Maluku dalam rangka mengambil beberapa keputusan penting dalam organisasi Golkar, khususnya terkait konsolidasi dan persiapan partai Golkar menuju spirit besar partai Golkar menang Pileg, Pilkada dan Pilpres. kata Bisri Asidiq Latuconsina ketua OKK DPD I partai Golkar Maluku pada wartawan di Ambon Jumat (30/07/2021).
Selain pembahasan konsolidasi organisasi Menurut Latuconsina, juga ada usulan dari beberapa pengurus harian untuk juga membahas secara terbuka terkait dengan efektivitas Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Khusus Golkar Provinsi Maluku dan 11 Kabupaten dan Kota.
“Rapat ini juga sudah di putuskan bahwa pergantian atau rolling AKD tetap akan di laksanakan oleh Partai Golkar dan menugaskan Tim Kordinator Fraksi Partai Golkar yang di pimpin oleh Azis Mahulete untuk melakukan analisa tinjauan dan pendekatan historis terkait dengan efektivitas kerja AKD Fraksi Partai Golkar yang ada di DPRD Provinsi Maluku.” jelasnya.
untuk itu tambah Latuconsina, kenapa akan di laksanakan roling AKD , tetapi akan di tinjau lagi lebih teliti oleh Tim koordinator fraksi Partai Golkar yang dalam waktu dekat akan di cakapkan kembali, tetapi spirit dan pendekatannya sama.
“Partai Golkar ingin memaksimalkan kinerja fraksi di Partai Golkar dalam rangka mewujudkan agenda-agenda besar Partai Golkar yang di dalamnya terkait dengan menang, Pileg, Pilkada dan Pilpres.” Paparnya
Secara normatif tambah Latuconsina sudah diatur setiap dua tahun setengah ada evaluasi atau rolling di AKD fraksi Partai Golkar , ini sudah masuk masuk dua tahun setengah, secara normal Partai Golkar akan melakukan penilaian atau kajian oleh Tim terkait kinerja AKD yang ada di Provinsi.
Di tanya terkait dengan AKD Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku yang baru saja melakukan rolling, Latuconsina mengatakan, Tentunya kebutuhan setiap partai berbeda , dan setiap dinamika yang terjadi dalam partai itu tentunya ada keputusan-keputusan dan pertimbangan politik dari DPD I Partai Golkar terkait dengan maksimalnya fungsi dan peran fraksi sebagai kepanjangan tangan partai di DPRD Provinsi, karena ini partai politik dan semua kebijakan tentu akan mengedepankan pertimbangan politik.
”untuk itu kami perlu menjaga aturan main yang ada dalam partai, dan Golkar ini punya koordinator fraksi yang tugasnya untuk kemudian memantau dan menilai serta melihat sejauh mana kinerja partai,dan dalam rapat sudah mendelegasikan koordinator fraksi Partai Golkar, untuk melakukan penilaian dan langkah-langkah organisatoris yang di butuhkan untuk menjawab kebutuhan fraksi Partai Golkar yang ada di Partai Golkar.” pungkasnya.