Kabargolkar.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih merespon positif pelaksanaan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digagas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Pasalnya, penyaluran bantuan sosial (bansos) ini berjalan sesuai target selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa dan Bali sejak Juli 2021.

“Terus bergerak untuk masyarakat Badung, BaIi di mana ini sejalan dengan instruksi Airlangga Hartarto,” ujar Gde Sumarjaya dalam keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Pada kesempatan itu, Gde pun membagikan ratusan sembako di beberapa kecamatan yang terdampak di Kabupaten Badung, Bali. Di titik pertama penyaluran sembako di daerah, Tuban Kuta, Bali yang dipimpin oleh Luh Gede Mediastuti Anggota DPRD Fraksi Golkar Kab Badung didampingi Bapak Rawan Atmaja Ketua Fraksi DPRD Provinsi Bali.

“Saya sangat berharap semoga program ini dapat meringankan beban masyarakat terutama masyarakat Badung dan para pekerja pariwisata yang terdampak Covid-19,” tambahnya.

Gde menyampaikan, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto berjanji untuk terus memperhatikan warga terdampak pariwisata di Bali. "Pariwisata di Pulau Dewata anjlok dan menjadi sektor paling terdampak bagi masyarakat yang memang hidupnya bergantung pada pariwisata setempat," pungkasnya.

Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan alokasi Anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebesar Rp427,5 triliun pada RAPBN tahun 2022 sebagai upaya mengembalikan tren penurunan tingkat kemiskinan dan ketimpangan.

"Alokasi tersebut meringankan beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan," ucap Menkeru Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR-RI di Jakarta, Selasa.

Pemerintah optimistis dengan upaya penyempurnaan data dan penajaman program, maka Program Perlindungan Sosial akan menyasar masyarakat yang memang membutuhkan bantuan.

Menurut Sri Mulyani, kebutuhan Anggaran Perlindungan Sosial pada 2022 pun dapat meningkat sejalan dengan perkembangan dampak pandemi Covid-19.

"Pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan Program Perlindungan Sosial dalam rangka peningkatan efektivitasnya untuk pengentasan kemiskinan," ujar Sri Mulyani.

Oleh karena itu, pemerintah terus memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pemeringkatan dan melengkapi jenis informasi yang dikelola untuk mengatasi permasalahan inclusion dan exclusion error.