Kabargolkar.com - Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau, guna memantau berbagai persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI), termasuk mencari berbagai solusinya. Melki mengatakan, hal ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, mengingat Kepri merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan dua negara tujuan PMI, yakni Malaysia dan Singapura.

“(Melalui kunjungan) ini, bisa kita cari solusi-solusi dalam rangka untuk memastikan bahwa penempatan dan pengiriman PMI dan masa pandemi saat ini bisa kita tangani dengan baik,” kata Melki saat pertemuan Timwas PPMI DPR RI dengan Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad beserta jajaran, di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Kepri, Rabu (3/11/2021).

Melki juga menyampaikan informasi yang diterimanya soal rencana kepulangan 40 ribu PMI dalam waktu dekat, termasuk di antaranya 5 ribuan PMI yang dideportasi melalui Kepri. “Ini akan menimbulkan persoalan yang harus kita sama-sama carikan solusinya, tentu ini harus jadi atensi kita bersama dalam rangka menangani (kepulangan) PMI , terutama melalui Batam dan Tanjungpinang,” katanya.

Di sisi lain, politisi Partai Golkar itu mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kepri yang yang sungguh-sungguh dan serius menangani pandemi Covid-19 di luar Pulau Jawa. “Kami berbangga, karena saya dari awal melihat tidak banyak daerah yang mempunyai potensi dan mau mengeluarkan energinya untuk bisa menangani pandemi dengan baik,” apresiasi Melki.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Timwas PPMI DPR RI M. Yahya Zaini mengatakan, warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang termasuk PMI berjumlah 9 juta orang, tetapi yang terlapor kepada BP2MI hanya sekitar 3,1 juta. Artinya potensi devisa dari PMI bisa sangat banyak, yang jika dihitung bisa mencapai Rp159 triliun.

“Bayangkan kontribusi PMI kita sangat besar, nomor dua setelah migas, dimana potensi ini memberikan sumbangan devisa bagi negara, tapi perlakuan kita terhadap PMI belum sesuai dan belum seimbang dengan kontribusi yang diberikan,” tandas Anggota Komisi IX DPR RI itu. Karena itu, BP2MI bersama dengan pemerintah daerah dan semua stakeholder harus mampu memastikan kepulangan PMI ditangani dengan kontrol dan pengawasan yang ketat, namun tetap humanis.