Kabargolkar.com - Legislator Partai Golkar Bulukumba, Asri Jaya, angkat bicara perihal jebolnya irigasi Bendungan Bayang-bayang, di Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, Sulsel.

Pemerintah, kata Asri Jaya, harus hadir dalam penanganan bendungan tersebut.

Pasalnya, rusaknya bendungan itu berdampak pada ribuan hektare lahan persawahan di beberapa desa dan kelurahan.

Sehingga, respon cepat dari OPD terkait sangatlah dibutuhkan.

Karena ini menyangkut kehidupan ribuan petani yang ada di Kecamatan Gantarang.

"Kalau pun pengangaran bendungan ini adalah kewenangan Satker Provinsi Sulsel, bukan berarti pemkab Bulukumba harus tinggal diam dan tutup mata," tegas Asri, Minggu (19/12/2021).

Karena para petani yang terdampak adalah warga yang selama ini berjuang, dalam memastikan ketersediaan pangan di Kabupaten Bulukumba.

"Ini ketika dibiarkan berlarut tanpa ada solusi, maka dipastikan ribuan hektare sawah di Gantarang akan kesulitan dalam melaksanakan musim tanam," kata legislator Dapil Gantarang-Kindang itu.

Dan tentunya lanjut Asri, ini sangat berdampak atas capaian produktifitas pertanian di Bulukumba.

"Ayo dong pemerintah jangan biarkan petani kita menjerit, segera lakukan upaya upaya penanganan dini," harap Asri.

"Kalaupun upaya yang mengharuskan petani harus berswadaya patungan Rp50 ribu. Saya juga ikut nyumbang semen," tambahnya.

Akan tetapi, ketika petani dibiarkan berwadaya patungan, Asri menganggap bahwa pemerintah hari ini telah gagal menghadirkan pelayanan yang baik terhadap masyarakat petani.

Khususnya bagi petani di Kecamatan Gantarang, yang notabene menjadi sentra pertanian padi di Bulukumba.

Sebelumnya, beberapa petani di Desa Bontomacinna, sudah mulai kesulitan memperoleh pengairan sawah.

Pasalnya, debit air kini terbatas karena air dari Bendungan Bayang-bayang tidak mengalir.

Upaya perbaikan mulai direncanakan.

Petani diminta patungan Rp50 ribu per orang untuk anggaran perbaikan bendungan.

Karena anggaran perbaikan ditaksir sebesar kurang lebih Rp43 juta.

Pasalnya, jika mengandalkan anggaran dari pemerintah, baru bisa dikerjakan 2022 mendatang.

Sementara kebutuhan air untuk lahan persawahan telah dibutuhkan.