Kabargolkar.com - Pemerintah telah memberikan surat peringatan kepada Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia (Amphuri). Surat peringatan diberikan karena telah memberangkatkan 84 jamaahnya tanpa restu dari Kementerian Agama (Kemenag).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai, sikap pemerintah sudah tepat dengan memberikan teguran kepada Amphuri karena telah menyalahi aturan yang telah ditetapkan.

“Ketika Kementerian Agama memberikan teguran kepada asosiasi Amphuri tentu kami bisa memahami langkah tersebut,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (6/1).

Ia menyarankan agar Amphuri pasrah dan menerima segala konsekuensi dari keputusan Kemenag telah mengeluarkan surat teguran tersebut. Menurutnya, apa yang dilakukan Kemenag semua demi kebaikan masyarakat dan penyelenggara umrah.

“Karena bagaimanapun sekali lagi pertimbangan pemerintah adalah soal keselamatan dan kesehatan warga negara karena itu memang hal yang paling utama,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Seharusnya, kata Ace sejak awal, Amphuri melakukan koordinasi dengan Kemenag, jika ada rencana kebarangkatan di luar tim advance. Seperti diketahui ada 25 tim advance yang keberangkatannya direstui Kemenag, di luar itu tidak direstui.

“Sebaiknya asosiasi Amphuri berkoordinasi dengan Kemenag mempersiapkan tim advance-nya mereka dengan mematuhi apa yang telah disepakati antara Kemenag, Kementerian Kesehatan dan Amphuri sendiri,” tandasnya. (jawapos.com)