Legislator Golkar Usul Tunda Bahas RUU BUMN, Ini Alasannya

Lamhot memilih mendorong kementerian BUMN agar memaksimalkan pengelolaan Holding BUMN. Holding harus mampu memonitor pengelolaan anak perusahaannya, misalnya dengan integrasi system keuangan, SDM, procurement, IT dan lain-lain.

Pada rapat Baleg DPR dengan pengusul RUU BUMN yaitu Komisi VI DPR RI, Lamhot mengusulkan RUU ini agar ditunda dulu, masyarakat lebih menunggu hasil konkret dari restrukturisasi yang sedang berlangsung, peran pengawasan dan pengawalan dari stakeholder BUMN masih sangat dibutuhkan.

"Sehingga dengan demikian, kami Fraksi Golkar mengusulkan agar RUU BUMN ini ditunda dulu”, kata Lamhot.

Lamhot menyampaikan penundaan pembahasan RUU BUMN ini untuk menghindari isu-isu liar menjelang konstelasi politik dalam waktu dekat ini.