Kabargolkar.com - Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI mengapresiasi keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kulonprogo.

“Ini (MPP-Red) perlu kita apresiasi, apa yang dimiliki Pemkab Kulonprogo berarti kabupaten ini sudah siap memberikan pelayanan apapun di satu tempat mulai dari bisnis, usaha, kependudukan dan lainnya. MPP salah satu upaya peningkatan pemkab dalam hal pelayanan publik,” kata Ketua Komisi II DPR RI H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat bersama rombongan meninjau DPMPTSP Kulonprogo, Kamis (3/2/2022).

Rombongan Komisi II DPR RI diterima Bupati Sutedjo didampingi Kepala DPMPTSP setempat R Heriyanto SH MM.

Menurut Ahmad, konsep MPP memberikan ruang yang sangat luas kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dengan mudah. Apalagi ditunjang dengan layanan digital yang bisa diakses secara terbuka dan lebih efisien.

“Bagus, masyarakat diberi ruang sangat luas, apalagi sekarang era digital, harus ditinggalkan yang konvensional seperti pelayanan di atas meja, harus terbuka di udara. Dengan digital siapa saja bisa mengakses,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Ahmad juga mengapresiasi Pemkab Kulonprogo yang pro aktif terhadap dampak positif pembangunan infrastruktur nasional diantaranya Bandara YIA, Jalan Lintas Selatan, Bedah Menoreh dan sebagainya. Keberadaannya mampu dimanfaatkan sebagai peluang mensejahterakan masyarakat.

“Respon bagus dari Kulonprogo dalam menangkap investasi melalui MPP, investor dapat masuk dengan mudah dan transparan, ini luar biasa dan harus memberikan efek sosial ekonomi yang bagus,” tutur Ahmad mengingatkan pemkab tetap mengendalikan laju pembangunan dan investasi.

Sementara itu Bupati Kulonprogo Drs H Sutedjo mengatakan, dengan sistem layanan terintegrasi di MPP diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kemudahan berusaha, iklim investasi serta pada akhirnya mampu menjadi salah satu pondasi menuju Kulonprogo tumbuh dan tangguh.

“Harapan kami ke depan MPP Kulon Progo dapat dikembangkan, sehingga seluruh layanan publik di Kulon Progo dapat terintegrasi dalam satu pintu di MPP,” kata Sutedjo menambahkan MPP Kulonprogo telah memiliki 20 gerai pelayanan terdiri 7 gerai pelayanan Perangkat Daerah, 10 gerai pelayanan instansi vertikal, 3 gerai pelayanan BUMD dengan 333 jumlah layanan publik.(krjogja.com)