Tetapi ketika Surya Paloh membuat Partai Nasdem pada tahun 2011, Meutya Hafid menunjukkan bahwa loyalitas dan dedikasinya tiada yang menandingi. Ia tetap setia pada Partai Golkar. Pada 11 Agustus 2011, Meutya Hafid menyatakan di akun Twitternya dengan tegas mengatakan, “Sangatlah tak mungkin jika saya menjadi anggota parpol lain.”

Karir Meutya Hafid di dunia politik pun terbilang sukses. Pada tahun 2010, ia dilantik menjadi Anggota DPR melalui pergantian antar waktu dari Partai Golkar menggantikan Burhanudin Napitupulu yang meninggal dunia. Sejak saat itu, Meutya Hafid berarti sudah tiga periode berada di Senayan, yakni pada periode 2010-2014, 2014-2019, dan 2019-2024.

Selama tiga periode menjadi legislator Partai Golkar di Senayan, berbagai jabatan di komisi pernah ia cicipi. Mulai dari Komisi XI DPR dengan ruang lingkup tugas di bidang keuangan dan perbankan sampai saat ini ia menjadi Ketua Komisi 1 DPR.

Saat berada di Komisi XI DPR, Meutya Hafid pernah mengkritisi proses IPO (Initial Public Offering) PT Krakatu Steel karena dianggap membingungkan, ia menganggap ada berbagai hal yang ditutupi dari proses IPO BUMN penghasil besi dan baja tersebut.

Alasan Meutya Hafid mengkritik prosis IPO Krakatau Steel disebabkan oleh adanya indkasi insider trading (atas beberapa awak media yang dicurigai mendapat info rahasia dari Krakatau Steel sebelum IPO dilakukan) yang melibatkan dua media terbesar di Indonesia, Meutya Hafid mengkritisi hal tersebut karena dirinya juga punya latar belakang jurnalis.

Meutya Hafid juga termasuk anggota DPR yang sejak awal mempertanyakan kurang profesionalnya jajaran manajemen Merpati (PT Merpati Nusantara Airlines) yang terbelit berbagai hutang dan problem pengadaan pesawat. Termasuk saat jajaran direksi Merpati rapat dengan komisi XI (2010). Hingga kini, tidak jelas nasib Merpati pasca tutup operasional.

Di komisi I DPR, Meutya Hafid jauh lebih aktif menyikapi berbagai gugus kerja Komisi I, ia merasa ada di dunianya sendiri. Komisi 1 DPR merupakan komisi dengan ruang lingkup kerja bidang Pertahanan. Luar Negeri. Komunikasi dan Informatika.

Dirinya aktif mengawal RUU Veteran sehingga RUU ini telah menjadi UU (12 Oktober 2002), termasuk RUU yang cepat dibahas dan menjadi UU. Meutya juga aktif mempersoalkan penyadapan Australia terhadap Indonesia yang sempat menjadi pro kontra di publik saat masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Meutya juga aktif menghadiri rapat Komisi I DPR dengan Komisi Penyiaran Indonesia, utamanya saat proses pemilihan komisioner KPI 2013-2016.

Saat pertemuan tahunan Parlemen ASEAN (April 2012), Meutya Hafid mengkritisi delegasi parlemen Malaysia yang tidak kunjung meratifikasi berbagai konvensi internasional yang memberikan kewajiban negara ratifikatornya untuk lebih peduli terhadap nasib buruh migran, dan mendesak parlemen Malaysia untuk lebih aktif menekan pemerintah Malaysia agar memperlakukan TKI yang bekerja di Malaysia dengan lebih manusiawi.

Kini menjalani periode jabatan 2019-2024, ia diamanahi jabatan dari Fraksi Golkar DPR sebagai Ketua Komisi 1 DPR. Berbagai tugas besar menantinya, salah satunya RUU PDP (Perlindungan Data Pribadi) sebagai pengejawantahan kehadiran negara di era globalisasi pada individu masyarakat Indonesia. Meutya Hafid memperjuangkan RUU ini agar cepat disahkan karena didasarkan pada kebutuhan dan urgensinya.

Selain RUU PDP, Meutya Hafid juga merupakan salah satu sosok yang