Kabargolkar.com - Anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar Dewi Asmara menyoroti kualitas pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), lantaran berpotensi menurun akibat implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar ini berharap, jangan sampai implementasi KRIS  justru menurunkan kualitas pelayanan JKN.

"Ini yang kami lihat sendiri jangan sampai implementasi KRIS menurunkan kualitas pelayanan JKN," kata Dewi dalam keterangan persnya, Rabu (6/7/2022).

Bahkan, Dewi memprediksi akan terjadi indikasi kekurangan tempat tidur, jika kebijakan presentasi tempat tidur rumah sakit masih sama seperti saat ini.

"Karena adanya indikasi kekurangan tempat tidur jika kebijakan presentasi tempat tidur rumah sakit masih sama seperti sekarang, yaitu 60 persen total tempat tidur untuk JKN dan 40 persen untuk JKN di rumah sakit swasta. Kalau 60 persen untuk rumah sakit pemerintah," jelasnya.

Imbas dari kekurangan tempat tidur yang terjadi, tegas Dewi, dapat memperpanjang proses antrean bahkan kerugian.

"Kami contohkan saja. Pertama, kekurangan tempat tidur, kedua memperpanjang proses antre dan yang ketiga kerugian," tegasnya.

"Jadi jangan sampai yang kita berharap ada kualitas peningkatan layanan. Boro-boro ada peningkatan layanan, tempat tidur aja antrenya makin panjang," sambungnya.

Oleh sebab itu, Dewi meminta kepada Kemenkes RI, DJSN, dan BPJS Kesehatan agar tidak terlalu cepat memutuskan kebijakan KRIS.

Ia juga mengingatkan, kebijakan Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) atau KRIS harus melihat keseluruhan kesiapan sistem.

"Implementasi KDK dan KRIS ini kami ingatkan harus melihat keseluruhan kesiapan sistem, tidak hanya infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM)," tutupnya.