Kabargolkar.com - Jelang acara Presidensi G20 di Indonesia pada bulan Oktober 2022 mendatang, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun berharap pemerintah mampu pastikan transisi energi tidak hanya adil semata.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah harus memastikan transisi energi terjangkau dari berbagai sisi.

"Sebagai Presidensi G20, Pemerintah Indonesia harus memastikan transisi energi bukan hanya menunjukkan keadilan antara kepentingan negara berkembang dan negara maju. Tetapi juga transisi energi harus terjangkau, baik dari sisi teknologi maupun pembiayaannya," kata Misbakhun dikutip dari akun Instagram pribadinya @mmisbakhun, Rabu (13/7/2022).

Anggota Komisi XI DPR ini menilai, saat ini pemerintah terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi global dengan mengedepankan tiga isu utama sebagai prioritas dalam Presidensi G20 indonesia.

"Isu pertama adalah menata kembali arsitektur kesehatan dunia yang lebih inklusif dengan menjamin ketersediaan vaksin yang lebih merata dan sistem kesehatan yang tangguh dan inklusif," ujar Misbakhun.

"Berikutnya (kedua), mendorong transformasi ekonomi berbasis digital untuk mendorong UMKM dan menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru," sambungnya.

Dan prioritas ketiga, kata Misbakhun, harus mampu mempercepat transisi energi yang lebih ramah lingkungan.

Ketiga topik utama tersebut, menurut kacamata Misbakhun, akan menjadi panduan bagi para Pemimpin Negara G20 untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang pro rakyat, konkret, dan dapat diimplementasikan.

"Di sisi lain, Presiden Jokowi sudah menyampaikan arahan agar Presidensi 620 menghasilkan proyek dan kerja sama ekonomi yang implementatif sehingga dapat mendukung pemulihan ekonomi global," ungkap Misbakhun.

"Khusus terkait prioritas transisi energi, Presidensi G20 Indonesia salah satunya digunakan untuk mengenalkan skenario Indonesia dalam mencapai Net Zero Emission di tahun 2060," lanjutnya.

Tak sampai disitu, Misbakhun menegaskan, Indonesia juga harus bisa menekankan seluruh negara anggota G20, agar berfokus pada sumber pendanaan untuk investasi pada transisi energi ke energi terbarukan.

"Pemerintah dapat merumuskan model energi yang optimal secara ekonomi untuk mempercepat proses transisi, terutama energi berbasis fosil melalui PLTU," tegas Misbakhun.

"Dalam jangka menengah, pemerintah juga tidak boleh melupakan energi terbarukan. Pemerintah harus tetap mendorong energi terbarukan melalui pemberian insentif, seperti insentif fiskal, sehingga proses transisi menuju energi terbarukan akan tercapai dalam waktu tak terlalu lama," tutup Misbakhun.