Dukung Kemenko Perekonomian, Begini Sikap Golkar Perihal Tata Kelola Kebijakan Pupuk Subsidi

Nyoman Suardhika 21 Juli 2022

Credit Photo / Kompas

lapangan dan diskusi bersama stakeholder terkait.

“Kami akan terus mendorong berbagai upaya perbaikan penyaluran pupuk bersubsidi yang mengarah pada ketepatan sasaran, peningkatan akuntabilitas, serta peningkatan produktivitas pertanian,” katanya

Tata kelola pupuk bersubsidi saat ini dimulai dari penyusunan atau input data kebutuhan pupuk petani ke Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari masing-masing petani yang tergabung pada kelompok tani (Poktan). Input data dimulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi, yang akhirnya ditetapkan alokasinya oleh Kementerian Pertanian.

Dia menyebutkan pernah melakukan simulasi langsung skema tata kelola pupuk bersubsidi, mulai dari penyusunan hingga penyalurannya. Hasilnya, seluruh stakeholder yang terlibat sepakat untuk menjalankan perbaikan data dan integrasi digitalisasi pupuk bersubsidi dari hulu sampai hilir.

Salah satu contoh integrasi digitalisasi adalah memanfaatkan sistem digital yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero).

Kedua sistem digital ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan petani dalam mengakses atau menebus kebutuhan pupuk subsidinya.

Sistem digitalisasi yang diimplementasikan oleh Pupuk Indonesia berupa aplikasi Rekan atau Retail Management System (RMS). Aplikasi ini memudahkan petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk serta meningkatkan kualitas pelayanan dan memudahkan akses petani terhadap produk-produk Pupuk Indonesia Grup.

Aplikasi ini juga menjadikan perusahaan semakin berorientasi kepada pelanggan, dari pengolahan data analisis yang mampu meningkatkan pemahaman terhadap pelaku dan kebutuhan petani.

Harapannya ke depan, aplikasi ini dapat menjadi bagian dari sistem yang dipakai pemerintah yang diakui akuntabilitasnya. “Oleh karena itu, untuk perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, para pihak telah sepakat untuk melakukan perbaikan dan integrasi sistem perencanaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tersebut di bawah Kemenko Perekonomian,” katanya.