Dukung Kemenko Perekonomian, Begini Sikap Golkar Perihal Tata Kelola Kebijakan Pupuk Subsidi
Oleh Nyoman Suardhika · · Kabar Parlemen
Firman mengungkapkan tidak sedikit oknum di tingkat distributor ke bawah yang menyelewengkan stok pupuk subsidi, kemudian dijual lagi sebagai pupuk komersil di pasaran.
Data yang tidak valid pada saat pengumpulan e-RDKK juga ditambah dengan anggaran pemerintah yang terus dipangkas dalam program pupuk bersubsidi kian memperparah tata kelola. Dari kebutuhan puluhan juta ton pupuk, tidak semua terpenuhi karena keterbatasan anggaran.
“Jadi, antara kebutuhan dalam data e-RDKK yang catatan datanya tidak valid, kemudian di-matching-kan dengan alokasi anggaran pemerintah, itu tidak akan pernah ketemu. Artinya apa? Kesalahan terhadap masalah carut-marut pupuk ini bukan di industri, karena industri itu memproduksi pupuk sesuai dengan pesanan, yang kemudian didistribusikan kepada distributor sampai Lini III,” tutup Firman.
Sebelumnya diberitakan, Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Ismariny mengatakan, upaya perbaikan ini dapat diperoleh melalui kegiatan kunjungan lapangan dan diskusi bersama stakeholder terkait.
“Kami akan terus mendorong berbagai upaya perbaikan penyaluran pupuk bersubsidi yang mengarah pada ketepatan sasaran, peningkatan akuntabilitas, serta peningkatan produktivitas pertanian,” katanya
Tata kelola pupuk bersubsidi saat ini dimulai dari penyusunan atau input data kebutuhan pupuk petani ke Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari masing-masing petani yang tergabung pada kelompok tani (Poktan). Input data dimulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi, yang akhirnya ditetapkan alokasinya oleh Kementerian Pertanian.
Dia menyebutkan pernah melakukan simulasi langsung skema tata kelola pupuk bersubsidi, mulai dari penyusunan hingga penyalurannya. Hasilnya, seluruh stakeholder yang terlibat sepakat untuk menjalankan perbaikan data dan integrasi digitalisasi pupuk bersubsidi dari hulu sampai hilir.
Salah satu contoh integrasi digitalisasi adalah memanfaatkan sistem digital yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Kedua sistem digital ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan petani dalam mengakses atau menebus kebutuhan pupuk subsidinya.
Sistem digitalisasi yang diimplementasikan oleh Pupuk Indonesia berupa aplikasi Rekan atau Retail Management System (RMS).
Data yang tidak valid pada saat pengumpulan e-RDKK juga ditambah dengan anggaran pemerintah yang terus dipangkas dalam program pupuk bersubsidi kian memperparah tata kelola. Dari kebutuhan puluhan juta ton pupuk, tidak semua terpenuhi karena keterbatasan anggaran.
“Jadi, antara kebutuhan dalam data e-RDKK yang catatan datanya tidak valid, kemudian di-matching-kan dengan alokasi anggaran pemerintah, itu tidak akan pernah ketemu. Artinya apa? Kesalahan terhadap masalah carut-marut pupuk ini bukan di industri, karena industri itu memproduksi pupuk sesuai dengan pesanan, yang kemudian didistribusikan kepada distributor sampai Lini III,” tutup Firman.
Sebelumnya diberitakan, Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Ismariny mengatakan, upaya perbaikan ini dapat diperoleh melalui kegiatan kunjungan lapangan dan diskusi bersama stakeholder terkait.
“Kami akan terus mendorong berbagai upaya perbaikan penyaluran pupuk bersubsidi yang mengarah pada ketepatan sasaran, peningkatan akuntabilitas, serta peningkatan produktivitas pertanian,” katanya
Tata kelola pupuk bersubsidi saat ini dimulai dari penyusunan atau input data kebutuhan pupuk petani ke Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dari masing-masing petani yang tergabung pada kelompok tani (Poktan). Input data dimulai dari tingkat kecamatan hingga provinsi, yang akhirnya ditetapkan alokasinya oleh Kementerian Pertanian.
Dia menyebutkan pernah melakukan simulasi langsung skema tata kelola pupuk bersubsidi, mulai dari penyusunan hingga penyalurannya. Hasilnya, seluruh stakeholder yang terlibat sepakat untuk menjalankan perbaikan data dan integrasi digitalisasi pupuk bersubsidi dari hulu sampai hilir.
Salah satu contoh integrasi digitalisasi adalah memanfaatkan sistem digital yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia (Persero).
Kedua sistem digital ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memudahkan petani dalam mengakses atau menebus kebutuhan pupuk subsidinya.
Sistem digitalisasi yang diimplementasikan oleh Pupuk Indonesia berupa aplikasi Rekan atau Retail Management System (RMS).