Kabargolkar.com - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan, pemerintah dapat menerapkan kebijakan 'Fuel Surcharge' sebagai penambahan obyek cukai baru.

"Pemerintah saat ini tengah menyusun kebijakan penambahan obyek cukai baru, seperti plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan," kata Misbakhun dikutip dari Instagram pribadinya @mmisbakhun, Kamis (28/7/2022).

Diketahui, produk yang dikenai cukai oleh pemerintah selama ini hanyalah tembakau dan alkohol.

Hal ini dikarenakan, kebijakan cukai pada dasarnya diberlakukan pada barang yang menimbulkan dampak negatif bagi pengguna atau bahkan lingkungan sekitarnya.

Oleh karena itu, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini menilai, pemerintah seharusnya dapat menerapkan kebijakan fuel surcharge sebagai penambahan obyek cukai baru di Indonesia.

"Fuel Surcharge merupakan bentuk penyesuaian biaya tambahan yang dikenakan pada bahan bakar kendaraan bermotor termasuk pesawat terbang," ujarnya.

"Kebijakan Fuel Surcharge seharusnya dapat diterapkan karena memiliki dampak terhadap kesehatan maupun lingkungan akibat polusi yang diakibatkan pembakaran kendaraan bermotor," sambungnya.

Anggota Komisi XI DPR ini mengungkapkan, kebijakan fuel surcharge telah diterapkan di berbagai belahan dunia.

"Pemerintah seharusnya dapat mengambil praktik terbaik (best practice) yang kemudian disesuaikan dengan konteks Indonesia. Pemerintah juga dapat mengajak dunia akademis untuk melakukan kajian komprehensif agar kebijakan cukai benar-benar mampu tepat sasaran dan tepat manfaat," harapnya.

Secara khusus, kata Misbakhun, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dapat menginisiasi potensi serta target cukai baru yang mampu berpikir jauh ke depan dan berkelanjutan.

"Melalui kebijakan cukai, masyarakat juga diharapkan teredukasi mengenai pentingnya konsumsi yang sehat dan bertanggung jawab. Di sisi lain, cukai juga menjadi instrumen fiskal yang dapat menambah pemasukan negara untuk pembangunan nasional," tutupnya.