Oleh: Prof. Ali Mochtar Ngabalin
Ketua DPP Partai Golkar Bidang
Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional
KabarGolkar - Ada kalanya perjalanan diplomatik seorang kepala negara perlu dipahami lebih dari sekadar pertemuan antara dua pemimpin. Pertemuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Kremlin, Moskow, pada 13 April 2026, merupakan salah satu contohnya.
Pertemuan tersebut berlangsung sekitar lima jam, terdiri atas dua jam dalam format bilateral dan dilanjutkan dengan tiga jam pertemuan empat mata. Kedua pemimpin membahas penguatan kerja sama strategis, termasuk di bidang energi dan sumber daya mineral, ketahanan energi dan migas, hilirisasi, serta pengembangan industri. Agenda yang lebih luas juga mencakup antariksa, pertanian, farmasi, dan pendidikan.
Oleh karena itu, saya memandang pertemuan Prabowo–Putin bukan semata-mata sebagai peristiwa diplomatik. Pertemuan tersebut memberikan gambaran yang semakin jelas mengenai arah Indonesia dalam menghadapi perubahan geopolitik global: Indonesia ingin menjalin persahabatan, memperluas kerja sama, dan membangun kemitraan strategis dengan sebanyak mungkin negara sesuai kepentingan nasional dan Rusia merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia.
Diplomasi Negara dan Diplomasi Antarpartai
Dalam konteks ini, saya melihat relevansi diplomasi internasional Partai Golkar. Politik luar negeri merupakan kewenangan negara yang dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia. Posisi ini harus dipahami secara jelas dan tidak boleh dipertukarkan.
Namun, dalam hubungan internasional modern, diplomasi tidak hanya berlangsung melalui jalur government-to-government. Diplomasi juga dapat dilakukan melalui parlemen, sektor ekonomi, kebudayaan, pendidikan, people-to-people diplomacy, dan tentu saja party-to-party diplomacy.
Bagi Partai Golkar, hubungan dengan Partai Rusia Bersatu bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba karena kunjungan Presiden Prabowo ke Moskow.
Partai Golkar dan Partai Rusia Bersatu telah memiliki fondasi hubungan formal. Pada 11 Juni 2021, kedua partai menandatangani nota kesepahaman kerja sama yang mencakup bidang politik, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Pada saat yang sama, dibahas pula peluang pertukaran kader serta pengembangan komunikasi antarkedua partai.
Artinya, jembatan hubungan tersebut telah dibangun. Tugas kita sekarang adalah memastikan agar jembatan itu semakin produktif dan mampu memberikan kontribusi bagi kepentingan Indonesia.
Menuju Diplomasi yang Produktif
Mencermati dinamika ini, saya berpandangan bahwa party-to-party diplomacy tidak boleh berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman, pertukaran delegasi, foto bersama, atau kunjungan seremonial.
Tapi, diplomasi harus menghasilkan kepercayaan. Kepercayaan harus melahirkan kerja sama. Dan pada akhirnya, kerja sama harus memberikan manfaat bagi rakyat.
Oleh karena itu, hubungan Partai Golkar dengan Partai Rusia Bersatu perlu terus diisi dengan agenda strategis yang konkret.
Kita dapat membangun dialog reguler mengenai perkembangan geopolitik Asia Pasifik dan Eurasia. Kita dapat memperluas kerja sama di bidang pendidikan serta hubungan antarlembaga kajian. Kita dapat mempertemukan generasi muda dan kader kedua partai. Kita juga dapat membuka komunikasi dengan dunia usaha, serta memperluas diskusi mengenai ketahanan energi, ketahanan pangan, teknologi, industri, investasi, dan berbagai kepentingan strategis lainnya