Kabar NasionalKabar DaerahKabar ParlemenKabar Karya KekaryaanKabar Sayap GolkarKagol TVKabar PilkadaOpiniKabar KaderKabar KabarKabar KabinetKabar UKMKabar DPPPojok Kagol Kabar Photo
Share :
Golkar Desak Koperasi dan BPR Berikan Fasilitas untuk Para Pelaku UMKM
  Nyoman Suardhika   23 September 2022
Gredit Photo / Wartabromo

Kabargolkar.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengatakan, bahwa sektor keuangan merupakan salah satu main factor (faktor utama) dalam menopang kemajuan ekonomi dan UMKM.

Anggota Komisi XI DPR ini menilai, hal tersebut tertuang di dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), yang saat ini tengah digodok oleh DPR RI dan pemerintah. 

"Mengapa sebagai main factor dalam kemajuan ekonomi dan UMKM, sebab dalam RUU PPSK tersebut membahas secara komprehensif dan luas terkait dengan detail penguatan sektor keuangan, dimana difokuskan kepada penyempurnaan regulasi yang sudah ada serta penataan kembali segala bantuk kewenangan serta menguatkan koordinasi dan mekanisme teknis penanganan sektor jasa keuangan yang akan diatur lebih detail dalam dalam RUU PPSK ini," kata Misbakhun dalam keterangan persnya secara daring, dalam acara Webinar Ekspansi Kredit Sektor UMKM di Tengah Ancaman Inflasi yang diselenggarakan AKURAT.CO dan didukung oleh Bank Indonesia, Jamkrindo dan PNM, belum lama ini.

Tak sampai disitu, Legislator asal Pasuruan ini mengungkapkan, koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan non bank yang banyak diakses oleh UMKM, harus terus didorong serta memberikan fasilitas berupa ruang untuk para pelaku usaha kecil menengah tersebut.

"Kemudian harus adanya pertimbangan pelibatan LPS dalam aktivitas penjaminan di koperasi dan BPR. lalu dalam konteks kepailitan, penempatan koperasi pada posisi yang kurang adil, tidak seperti kelembagaan lembaga keuangan perbankan maupun asuransi dimana tidak bisa dipailitkan selain oleh pemegang otoritas yaitu Bank Indonesia (BI), OJK atau Kementerian Keuangan (Kemenkeu)," tegas Misbakhun.

Tak sampai disitu, Misbakhun pun menyinggung persoalan pengaturan, perlindungan dan pengawasan terhadap teknologi finansial (tekfin).

"Harus lebih tersistematis dan terintegrasi sebagai salah satu media finansial  yang  dapat  di akses oleh Usaha Kecil mikro dan ultra mikro serta masyarakat luas," pinta Misbakhun.

Lebih lanjut, Misbakhun menjelaskan, bahwa afirmasi kebijakan pada tingkat undang-undang ini merupakan sebagai upaya yang serius di mana nanti akan ada peran seluruh stakeholder negara baik itu pemerintah kemudian ada peran sektor fiskal dan moneter.

"Dimana dari sisi moneter nantinya akan ada Bank Indonesia yang selama ini perannya sangat terbukti bisa memberikan dampak lingkungan yang memadai bagi UMKM kita sehingga mereka bisa naik kelas menjadi salah satu penopang kemajuan ekonomi," tutup Misbakhun.

Kabar Golkar adalah media resmi Internal Partai Golkar. kami memberikan layanan media online, media monitoring dan kampanye digital politik untuk Partai Golkar dan seluruh kadernya.
About Us - Advertise - Policy - Pedoman Media Cyber - Contact Us - Kabar dari Kader
©2022 Kabar Golkar. All Rights Reserved.