kabargolkar.com - Fraksi Golkar DPRD Medan mempertanyakan anggaran tak terduga sebesar Rp 80 miliar di rencana belanja daerah sebagaimana tertuang dalam RAPBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 7,8 triliun. Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Golkar Mulia Asri Rambe dalam paripurna Pemandangan Umum terhadap Nota Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan atas RAPBD itu, Selasa (18/10/2022).

Golkar meminta penjelasan, apa yang menjadi program kegiatan prioritas dalam APBD 2023 serta apa saja yang menjadi faktor mempengaruhi rencana anggaran belanja untuk belanja tidak terduga. Selain itu, Fraksi Golkar juga mencermati sisi pajak daerah, target pajak bumi dan bangunan perkotaan sebesar Rp 952 miliar lebih dimana targetnya lebih besar dibanding pos pajak daerah yang lainnya serta upaya Pemko Medan memenuhi target PBB.

"Sama-sama kita ketahui pada 2022 ini masih banyak tunggakan dari PBB, untuk itu kami memohon penjelasan dari pihak Pemko Medan. Fraksi Golkar DPRD Medan mendukung Pemkot Medan untuk berupaya mengusulkan pendanaan pembangunan infrastruktur melalui sumber dana selain APBD," kata Mulia.

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan juga diminta lebih memperketat pengawasan wajib pajak dan retribusi guna peningkatan pemasukan dan transparansi. "Pemko Medan harus lebih menjngkatkan peluang-peluang pendapatan untuk pembangunan Kota Medan," kata Mulia.