Kabargolkar.com - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar Darul Siska,
sukses menggelar acara sosialisasi dan advokasi KIE penanganan stunting, di Kecamatan Balai Selasa, Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (20/10/2022) kemarin.

Dalam acara tersebut, Legislator asal Sumatera Barat itu menggandeng pihak BKKBN Provinsi Sumbar.

Merespon kegiatan tersebut, Darul Siska mengatakan, baik keluarga kurang mampu ataupun mampu sama-sama berpotensi terkena stunting.

Darul Siska menjelaskan, stunting ini kebanyakan terjadi karena tidak adanya asupan bergizi pada ibu yang tengah hamil, atau pola asuh salah saat bayi itu lahir.

“Mungkin pada keluarga mampu bisa memenuhi gizi anak namun karena pola asuh salah, maka akan berdampak buruk terhadap perkembangan anak," kata Darul Siska dalam keterangan persnya, Jumat (21/10/2022).

Darul Siska lantas mengambil contoh tentang bahayanya makanan cepat saji, yang sering kali dikonsumsi masyarakat Indonesia.

"Contohnya, diberikannya makanan cepat saji, maka hal itu akan berdampak pada tumbuh kembang anak. Jadi hal itu perlu diperhatikan,” ucap Darul Siska.

Faktor lainnya yang menyebabkan risiko stunting, menurut Darul Siska, adalah tidak adanya jamban atau tempat BAB (Buang Air Besar.

"Selanjutnya rumah tidak layak huni. Berikutnya tidak diberikan ASI ekslusif. Sekali lagi ini hanya potensi resiko kejadian stunting. Karena tidak ada ASI imunnya lemah,” tutup Darul Siska.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Fatmawati mengajak seluruh unsur masyarakat Pessel, untuk terus berinovasi dalam penanganan stunting.

“Penurunan prevalensi stunting pada pemerintahan Presiden Indonesia Joko Widodo tahun 2015 lalu hanya mampu 1,5 persen per lima tahun, kerana kondisi semakin serius maka Presiden menunjuk BKKBN sebagai garda terdepan untuk menangani masalah ini,” ujar Fatmawati saat membuka acara tersebut.

Berdasarkan hasil SSGI tahun 2021, angka prevalensi kasus stunting di Pessel mencapai 25 persen.

Angka ini sudah berada di bawah angka prevalensi stunting Sumbar yakni 23,5 persen.

Jika dalam angka absolut, 25 persen dapat diartikan masih ada 10,877 orang mengalami stunting di kabupaten ini. 

“Jadi menurut data SSGI dari 400 ribu balita di Pessel, 10 ribu diantaranya stunting,” ucap Fatmawati.

Dia mengatakan, masyarakat perlu melakukan inovasi dalam penanganan stunting termasuk di Kabupaten Pesisir Selatan, pada Kabupaten Limapuluhkota yang memiliki prevalensi stunting sebesar 28 persen, masyarakat mau bahu membahu untuk mengurangi angka tersebut, salah satunya dengan program Gerakan Seribu Untuk Stunting (Gerbuting).

“Pada program tersebut, dengan swadaya masyarakat Rp1.000 per kepala keluarga yang dikumpulkan pada kader Posyandu, setiap satu bulan sekali dibelikan makanan – makanan penunjang gizi stunting,” katanya.

Ditambahkannya, dalam memetakan keluarga beresiko stunting berdasarkan hasil pendataan keluarga 2021, pihaknya telah melakukan pemetaan untuk 19 kabupaten/kota.

Berdasarkan pemetaan yang dinamakan Pemetaan Intervensi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (Pensi Penting) bisa mengidentifikasi wilayah dan indikator keluarga risiko stunting, seperti keluarga yang memiliki anak bawah dua tahun (Baduta) lebih dari 1 orang