Kabar Golkar

Bamsoet Serap Aspirasi Utusan Golongan Kembali Masuk MPR RI

Oleh · · Kabar Parlemen

Bamsoet Serap Aspirasi Utusan Golongan Kembali Masuk MPR RI
Bamsoet Serap Aspirasi Utusan Golongan Kembali Masuk MPR RI

kabargolkar.com - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menekankan MPR RI melalui Forum Aspirasi Konstitusi yang dipimpin Anggota MPR RI dari unsur DPD RI, Prof. Jimly Asshiddiqie yang juga merupakan pakar hukum tata negara, siap menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat terhadap isu dan wacana apapun seputar konstitusi. Termasuk wacana menghidupkan kembali utusan golongan dalam keanggotaan MPR RI yang pernah disuarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, serta Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), dan berbagai kelompok masyarakat lainnya.

Penyerapan aspirasi tersebut merupakan bagian dari tugas dan fungsi MPR RI sebagai 'rumah kebangsaan' sekaligus 'penjelmaan rakyat' yang harus mampu mewadahi berbagai arus pemikiran, maupun dalam konteks menyikapi dinamika pemikiran kebangsaan sebagai bagian dari proses pendewasaan dan pematangan kehidupan demokrasi.

"Dalam konteks keIndonesiaan, praktik kehidupan demokrasi dijiwai oleh sila keempat Pancasila yang mengamanatkan penegakan kedaulatan rakyat, serta melembagakannya dalam mekanisme permusyawaratan/perwakilan. Mengejawantahkan kedaulatan rakyat dalam lembaga perwakilan, idealnya dapat dimanifestasikan melalui beberapa jalur representasi. Antara lain representasi politik yang sudah terwadahi dalam DPR RI, representasi kedaerahan yang sudah terwadahi dalam DPD RI, serta representasi golongan/kelompok fungsional yang bisa terwadahi dalam utusan golongan," ujar Bamsoet dalam Diskusi Urgensi Utusan Golongan di MPR RI, diselenggarakan Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta, di Jakarta, Kamis (27/10/22).

Turut hadir antara lain, Ketua Forum Aspirasi Konstitusi MPR RI sekaligus Anggota MPR RI/DPD RI dan Pakar Hukum Tata Negara Prof. Jimly Asshiddiqie, Direktur Eksekutif Nusantara Center Prof. D.r M. Yudhie Haryono, Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia Dr. Mulyadi, serta Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta M. Hatta Taliwang.