Kabargolkar.com - Legislator Golkar Puteri Anetta Komarudin (Putkom) menyoroti produktivitas kelapa sawit dalam negeri, yang dinilai masih belum optimal.

Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini mempertanyakan, mengapa produktivitas kelapa sawit dalam negeri belum optimal, padahal memiliki lahan yang terbesar di dunia.

Anggota Komisi XI DPR ini menilai, salah satu penyebabnya adalah belum maksimalnya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berjalan.

Yang mana diketahui dalam pertemuan dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), hingga saat ini program PSR baru mencapai 65,96 persen dari target yang ditentukan.

“Karena dari produktivitas perkebunan sawit, kita masih sangat jauh dengan negara-negara tetangga kita. Masih ketinggalan dengan Malaysia, padahal luas lahan kita paling luas dibandingkan dengan negara-negara tetangga cuma produktivitasnya tentu masih harus dikejar dan itu juga menjadi PR bersama kita,” kata Putkom dalam keterangan persnya, Selasa (22/11/2022).

Menurut Putkom, kurang optimalnya program PSR ini disinyalir karena perbedaan regulasi dari berbagai kementerian yang terlibat, dan akhirnya tumpang tindih.

“Akhirnya menyebabkan dana kelolaan yang ada di BPDPKS untuk peremajaan sawit itu tidak bisa terserap secara optimal bahkan belum sampai level 70 persen padahal sekarang sudah mau akhir 2022," ujar Putkom.

"Jadi setelah mendengarkan tadi laporan juga dari direksi BPDPKS, kita nantinya di Jakarta tentu akan merumuskan hal-hal yang terkait yang tadi telah disampaikan supaya permasalahan ini bisa ditemukan solusinya sehingga tidak berulang kembali,” sambungnya.

Lebih lanjut, Putkom mengungkapkan, Komisi XI DPR akan mencoba berkoordinasi dengan Komisi II dan IV DPR, sebagai komisi yang lebih intensif membahas terkait permasalahan tumpang tindih Hak Guna Usaha (HGU).

“Hal ini jadi nanti tentu kita akan menyampaikan ke teman-teman kita di fraksi kita masing-masing yang bertugas di Komisi IV dan II terkait dengan permasalahan ini supaya mereka bisa menyuarakan ini bersama dengan Mitra kerjanya,” tegas Putkom.

Lebih lanjut, Putkom menegaskan, fokus kedepan yang harus di kawal Komisi XI adalah bagaimana dana pengelolaan di BPDPKS bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk petani sawit.

“Kita harus bisa membuktikan kepada dunia terutama kepada negara-negara yang sedang mengkampanyekan anti sawit bahwa sawit Indonesia tidak merusak lingkungan dan kita melakukan pembangunan yang berkelanjutan sehingga tidak akan membahayakan ikhtiar dari pemerintah kita untuk memberikan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi hal-hal tersebut tentu akan kita jadikan fokus di Komisi XI,” tutup Putkom.