Terkait representasi perempuan di parlemen dan pemerintahan, Roro Esti menjelaskan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia, baru mencapai sekitar 21,39%, sedangkan di pemerintahan Indonesia, saat ini, menteri perempuan di Indonesia baru mencapai 6 dari total 34 menteri.

Oleh karena itu, anggota parlemen muda ini berharap bahwa ke depannya akanlebih banyak lagi representasi perempuan dan kaum muda mewarnai dunia politik agar sistem pengawasan dapat dijalankan dengan lebih optimal.

Roro Esti juga menyimpulkan dan menitikberatkan bahwa untuk dapat melaksanakan komitmen Indonesia dan mencapai target-target yang telah ditentukan dibuat, sangat diperlukan adanya fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah.

“Peningkatan representasi dari aspek usia dan gender tentunya akan sangat mempengaruhi kualitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR,” ungkapnya.

Roro Esti juga menyampaikan bahwa dibutuhkan kerja sama lintas sektor agar terciptanya turunan kebijakan-kebijakan nasional untuk memastikan perubahan dan pembangunan baik dari skala nasional, maupun skala global.

Turut hadir dalam agenda tersebut Mr. Federico Villegas – Presiden Dewan Hak Asasi Manusia, Mr. Federico Villegas; Duta Besar dan Perwakilan Tetap Argentina untuk Kantor PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Mr. Volker Türk – Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Patricia A. Hermanns – Ketua Sesi Keempat Forum Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum; Duta Besar dan Perwakilan Tetap Bahama untuk Kantor PBB dan Organisasi lainya. (kedaipena.com)