Kabargolkar.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menekankan jika sembilan calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia periode 2022-2025 yang baru ditetapkan memiliki pekerjaan rumah khusus. PR itu adalah mengawasi netralitas tayangan jelang Pemilihan Umum 2024.

“Tahun 2023 ada PR yang lebih yaitu bagaimana menjaga agar TV-TV ini tetap dapat melakukan siaran secara cerdas, netral, terhadap Pemilu 2024,” ujarnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).

Hal tersebut penting untuk dicermati mengingat pemilihan umum hanya tinggal hitungan satu tahun lagi.  

“Ini tahun politik, tahun yang penuh tantangan bagi semua pihak terutama teman-teman di industri penyiaran. Jadi KPI harus dapat mengawasi netralitas tayangan,” tegasnya. 

Politisi Partai Golkar ini menerangkan, calon komisioner KPI pusat juga mengemban tugas perihal digitalisasi penyiaran yang disertai dengan masifnya berbagai konten, menyusul perkembangan transformasi digital di segala bidang. 

“Karena kita sudah digital, kemudian ekses dari digitalisasi penyiaran itu yang baru dialami oleh KPI yang sekarang karena yang sebelumnya kan belum, jadi mereka punya PR baru yang berbeda dari sebelumnya juga itu,” paparnya. 

Untuk itu, Komisi I menekankan pula pentingnya tugas dan fungsi KPI agar lebih inovatif, adaptif, lincah dalam membumikan program-program strategis pengawasan siaran. 

“Dan penguatan pemirsa dalam hal ini literasi juga sosialisasi penyiaran yang sehat bagi masyarakat,” ucapnya.

Meutya mengutarakan pula tugas yang selalu melekat pada KPI dalam mengawasi konten-konten siaran berbau kekerasan, termasuk melakukan kampanye antikekerasan seksual yang tidak menutup gender manapun.  

Untuk itu, Komisi I mempertimbangkan pula terpenuhinya 30 persen keterwakilan perempuan dengan menetapkan tiga orang perempuan dari sembilan orang calon anggota KPI pusat terpilih.

“Memang tidak ada relasi khusus dengan lebih banyak perempuan, kekerasan seksualnya menurun. Tapi paling tidak kami dorong supaya jumlah perempuannya 30 persen, dan kita dapat 30 persen perempuan dan tiga-tiganya bagus,” klaimnya. 

Guna menjawab berbagai tantangan tersebut, pihaknya mempertimbangkan berbagai keterwakilan unsur dan latar belakang dalam menetapkan sembilan nama calon komisioner anyar KPI, mulai dari latar belakang industri penyiaran hingga akademisi.

“Berbagai background lah jadi tidak cuma satu. Kita pastikan betul ini beragam isinya, tidak hanya terlalu banyak di industri, tidak terlalu banyak di akademisi, karena harus jadi melting pot untuk memahami dinamika perkembangan ke depan,” pungkasnya. 

Hari ini, Komisi I DPR RI menetapkan sembilan nama calon anggota KPI pusat periode 2022-2025 yang diputuskan dalam rapat internal.