Fraksi Golkar DPRD Rohil Sampaikan Pandangan Umum Kepada Pemda Atas Beberapa Ranperda Ini

kabargolkar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir , Senin (6/2/2023), menggelar Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi fraksi kepada pemerintah daerah atas 6 Ranperda dan 4 Ranperda Hak Inisiatif DPRD, dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut Fraksi partai Golkar menyampaikan pendapat secara umum kepada pemerintah daerah tentang Ranperda yang sedang dibahas ini sebagai berikut:

1. Terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, diharapkan dapat menjadi solusi jika adanya pungutan daerah yang tumpang tindih dengan pusat, kemudian mengharapkan agar dalam penyusunan Ranperda perlu menyesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang tata ruang wilayah kabupaten Rokan Hilir, kemudian Ranperda ini juga diharapkan meliputi kawasan industri dan perdagangan dalam mengatur mekanisme penyerahan.

" Kami Fraksi partai Golkar mendorong pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar lebih gencar mengoptimalkan penerimaan Retribusi daerah melalui Retribusi daerah melalui Retribusi sistem
Elektronik (E- Retribusi) dan Cahsless Payment (pembayaran Non Tunai) sebagai upaya pencegahan pungli atau kebocoran retribusi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga pendapatan bisa dimonitor secara Real Time dan untuk meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan" Ujarnya.

Tampa uang tunai, setiap transaksi akan memiliki catatan Elektronik sehingga mudah dilacak, oleh karena itu Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah kabupaten Rokan Hilir menjelaskan sejauh mana penerapan pembayaran Retribusi daerah dengan sistem aplikasi pelayanan elektronik dan Cahsless Payment tersebut diterapkan pada objek pajak Retribusi.

2. Mengenai Ranperda Tentang pokok pokok Pengelolaan keuangan daerah,kami fraksi partai Golkar berharap nantinya perda pengelolaan keuangan daerah ini bisa lebih Transparatif, lebih Akuntabel dan lebih partisipatif, sehingga nanti manajemen keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir lebih baik dan lebih profesional.

3. Mengenai Ranperda Tentang penamaan desa menjadi kepenghuluan, kami fraksi partai Golkar sangat setuju dengan Ranperda tersebut yang mana mengangkat kembali istilah penamaan Melayu untuk desa di kabupaten Rokan hilir.