kabargolkar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir , Senin
(6/2/2023), menggelar Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi fraksi kepada pemerintah daerah atas 6 Ranperda dan 4 Ranperda Hak Inisiatif DPRD, dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut Fraksi partai Golkar menyampaikan pendapat secara umum kepada pemerintah daerah tentang Ranperda yang sedang dibahas ini sebagai berikut:

1. Terhadap Ranperda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, diharapkan dapat menjadi solusi jika adanya pungutan daerah yang tumpang tindih dengan pusat, kemudian mengharapkan agar dalam penyusunan Ranperda perlu menyesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang tata ruang wilayah kabupaten Rokan Hilir, kemudian Ranperda ini juga diharapkan meliputi kawasan industri dan perdagangan dalam mengatur mekanisme penyerahan.

" Kami Fraksi partai Golkar mendorong pemerintah Kabupaten Rokan Hilir agar lebih gencar mengoptimalkan penerimaan Retribusi daerah melalui Retribusi daerah melalui Retribusi sistem
Elektronik (E- Retribusi) dan Cahsless Payment (pembayaran Non Tunai) sebagai upaya pencegahan pungli atau kebocoran retribusi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga pendapatan bisa dimonitor secara Real Time dan untuk meningkatkan Akuntabilitas pengelolaan Keuangan" Ujarnya.

Tampa uang tunai, setiap transaksi akan memiliki catatan Elektronik sehingga mudah dilacak, oleh karena itu Fraksi Golkar meminta kepada pemerintah kabupaten Rokan Hilir menjelaskan sejauh mana penerapan pembayaran Retribusi daerah dengan sistem aplikasi pelayanan elektronik dan Cahsless Payment tersebut diterapkan pada objek pajak Retribusi.

2. Mengenai Ranperda Tentang pokok pokok Pengelolaan keuangan daerah,kami fraksi partai Golkar berharap nantinya perda pengelolaan keuangan daerah ini bisa lebih Transparatif, lebih Akuntabel dan lebih partisipatif, sehingga nanti manajemen keuangan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir lebih baik dan lebih profesional.

3. Mengenai Ranperda Tentang penamaan desa menjadi kepenghuluan, kami fraksi partai Golkar sangat setuju dengan Ranperda tersebut yang mana mengangkat kembali istilah penamaan Melayu untuk desa di kabupaten Rokan hilir.

" Semoga dengan perubahan nama desa menjadi kepenghuluan dan perubahan sebutan untuk perangkat dan kelembagaan di kepenghuluan menjadi semangat baru bagi masyarakat Rokan hilir dalam membangun kepenghuluan yang maju, mandiri dan sejahtera," Harapnya.

Terkait Ranperda Tentang peningkatan status kepenghuluan persiapan Bagan Batu Barat, kepenghuluan persiapan Bagan Sinembah, kepenghuluan persiapan Manggala Teladan kecamatan tanah putih dan kepenghuluan persiapan Bagan nenas kecamatan Pujud. Kami Fraksi partai Golkar setuju dilakukannya peningkatan status kepenghuluan yang mana telah memiliki potensi baik dari sektor sumber daya manusia telah mampu untuk ditetapkan sebagai kepenghuluan Defenitif.

5. Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas peraturan daerah nomor 5 Tahun 2015 tentang kerjasama kepenghuluan, Kami Fraksi partai Golkar setuju dengan dilakukannya perubahan atas Perda nomor 5 Tahun 2015 yang mana seiring berjalannya waktu perlu adanya penyesuaian Nomenklatur dan lain sebagainya. Kami berharap dengan Ranperda ini penghulu mampu mengali potensi kepenghuluannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat misalnya di bidang pariwisata sehingga orang datang ke kepenghuluan itu. Juga yang perlu digali potensi pertanian, perkebunan dan potensi lainnya.

6