Fraksi Golkar DPRD Rohil Sampaikan Pandangan Umum Kepada Pemda Atas Beberapa Ranperda Ini

" Semoga dengan perubahan nama desa menjadi kepenghuluan dan perubahan sebutan untuk perangkat dan kelembagaan di kepenghuluan menjadi semangat baru bagi masyarakat Rokan hilir dalam membangun kepenghuluan yang maju, mandiri dan sejahtera," Harapnya.

Terkait Ranperda Tentang peningkatan status kepenghuluan persiapan Bagan Batu Barat, kepenghuluan persiapan Bagan Sinembah, kepenghuluan persiapan Manggala Teladan kecamatan tanah putih dan kepenghuluan persiapan Bagan nenas kecamatan Pujud. Kami Fraksi partai Golkar setuju dilakukannya peningkatan status kepenghuluan yang mana telah memiliki potensi baik dari sektor sumber daya manusia telah mampu untuk ditetapkan sebagai kepenghuluan Defenitif.

5. Terhadap Ranperda Tentang Perubahan Atas peraturan daerah nomor 5 Tahun 2015 tentang kerjasama kepenghuluan, Kami Fraksi partai Golkar setuju dengan dilakukannya perubahan atas Perda nomor 5 Tahun 2015 yang mana seiring berjalannya waktu perlu adanya penyesuaian Nomenklatur dan lain sebagainya. Kami berharap dengan Ranperda ini penghulu mampu mengali potensi kepenghuluannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat misalnya di bidang pariwisata sehingga orang datang ke kepenghuluan itu. Juga yang perlu digali potensi pertanian, perkebunan dan potensi lainnya.

6. Terkait Ranperda Tentang Perubahan Kedua Atas peraturan daerah nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Rokan Hilir, Fraksi partai Golkar setuju dengan Ranperda ini, perubahan yang dilakukan hendaknya berangkat dari hasil Evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang Objektif, dengan tetap mempertahankan yang lamadan baik serta mengambil yang baru dan lebih baik.

7. Terhadap Ranperda Tentang kabupaten Layak anak, Fraksi partai Golkar mendukung atas usulan Ranperda Kabupaten layak anak ini sebagai aset bangsa yang perlu dilindungi dan diberikan haknya dengan baik.

8. Ranperda tentang kawasan tampa asap rokok, kami sampaikan bahwa banyak aspek aspek yang harus dikaji saat menyusun dan membahas Perda sebelum ditetapkan baik aspek aspek sosial, Psikologi, Geografis ekonomi dan adat-istiadat.