Kabargolkar.com - Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Golkar, meminta Pemerintah memperbanyak kebijakan pro-petani, sehingga sektor pertanian Indonesia semakin maju.

Dia menilai selama ini banyak kebijakan di sektor pertanian tidak berpihak kepada petani.

Kondisi ini, antara lain terlihat dari ketika terjadi panen raya dan harga beras turun, Pemerintah tidak dapat menyangga harga padi atau beras.

Namun, ketika harga tinggi, Pemerintah langsung mengimpor beras.

Bahkan, menurutnya, masa impor sering kali terjadi saat masih ada panen raya. Akibatnya, petani sulit mendapatkan keuntungan.

Untuk itu, Dedi meminta Pemerintah tidak buru-buru melakukan impor manakala gabah di petani masih tersedia. Kebijakan itu, terangnya, menjadikan petani terus-terusan menjadi kelompok yang menderita.

“Saya sudah menjelaskan apa yang mesti dilakukan pemerintah untuk tidak buru-buru impor manakala gabah di petani masih tersedia,” jelas Dedi Mulyadi, Rabu (29/3/2023).

“Jangan sampai gabah tersedia tidak diserap, tapi lebih pilih impor. Jangan terjadi peristiwa seperti itu,” sambungnya.

“Karena bagaimanapun tugas negara melindungi petani, tetapi negara harus menyediakan ketersediaan pangan untuk masyarakat”.

Legislator dari Partai Golkar ini menilai saat ini petani seolah menjalankan produksi sendiri tanpa adanya pendampingan.

Penyuluh Pertanian Terbatas

Dia mengatakan petugas penyuluh atau pendamping pertanian saat ini masih sangat terbatas jumlahnya, sehingga petani di Indonesia berjalan sendiri.

Menurutnya, salah satu penyebab terbatasnya penyuluh pertanian adalah masih rendahnya gaji, sehinga motivasi bekerja rendah, belum lagi masalah pemahaman terhadap budidaya dan pemasaran produk pertanian.

“Ini problem yang harus dibenahi pada sistem pertanian kita,” tambah Dedi Mulyadi..

Satu lagi kebijakan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, jelasnya, adalah pupuk.

Harga pupuk di tingkat petani, ujarnya, masih terlalu tinggi dibandingkan hasil penjualan, terutama petani yang menggarap lahan sempit.