kabargolkar.com - Muncul usulan pembentukan panitia khusus (pansus) di DPRD DKI Jakarta terkait polemik Jakarta International Stadium (JIS). Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menilai belum perlu pembentukan pansus JIS.

"Wah, saya belum dengar ada usulan pembentukan pansus Jakarta International Stadium atau JIS nih," kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan kepada wartawan, Senin (10/7/2023).

Menurut Judistira, memang ada yang perlu diperbaiki fasilitas di JIS. Perbaikan tersebut untuk menyempurnakan stadion miliki warga Jakarta tersebut.

"Tetapi, kalau menurut saya, sudahlah... kita jangan berpolemik lagi, JIS sudah sempurna, ya ada beberapa kekurangan ya wajar saja saya kira dan kita perbaiki, kita sempurnakan," ujar Judistira.

Namun, menurutnya, tak perlu sampai pembentukan pansus JIS di parlemen Jakarta. Golkar sepakat pendalaman JIS bukan pansus, dan yang diperlukan saat itu baginya perbaikan.

"Jadi kalau ditanya perlu ada pansus atau tidak, menurut saya belum perlulah. Bahwa perlu pendalaman terkait JIS, saya sepakat. Biar nanti komisi yang mendalami, khususnya BUMD JakPro, kan, didalami perencanaan, termasuk audit keuangan. Nanti kita lihat perkembangannya, sekarang kita fokus saja menyelesaikan kekurangan yang ada," imbuhnya.

Diketahui muncul usulan pansus JIS setelah ada pernyataan konsultan Buro Happold. Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Rio Sambodo pun mengusulkan pembentukan pansus jika dibutuhkan.

"Konkretnya, harus ada penanganan teknis secara mendasar, baik jangka pendek maupun jangka panjang, untuk sarana prasarana. Serta audit total dari aspek perencanaan maupun pembangunannya," ujar Rio, Minggu (9/7).

"Bentuk pansus JIS jika dipandang perlu," terang Rio.

PSI juga mengusulkan pembentukan pansus jika dibutuhkan. Wakil Ketua Komisi E PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo atau Ara mengatakan pihaknya akan memanggil pihak yang terkait pembangunan JIS.

"Kita juga bisa mendorong diadakannya Pansus JIS. Jadi hal itu yang bisa dilakukan dalam fungsi pengawasan. Nantinya bentuknya seperti apa, ya pasti akan dibahas di internal DPRD dan fraksi," kata Ara, Senin (10/7/2023).

"Jadi apa pun nanti keputusannya, dibentuk pansus atau tidak, saya pastikan fungsi pengawasan DPRD terus berjalan, dan proses itu tidak akan mengganggu persiapan Pildun U-17," lanjutnya.