Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani menyesalkan aksi peretasan tersebut. Dia menilai kejadian ini membuktikan sistem perlindungan akun media sosial DPR masih lemah. 

“Sungguh disayangkan, ini bisa dimaknai sistem perlindungan akun DPR masih sangat lemah. Perlu perbaikan ke depannya,” ujarnya, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Terkait perjudian online, legislator Partai Golkar ini mengatakan, dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika juga sudah dibahas secara spesifik. Christina menyebut soal judi online bisa ditekan dengan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

“Spesifik soal judi online dalam rapat bersama Kominfo Senin lalu kami mengangkat kemungkinan mengatur dalam revisi UU ITE kewajiban bagi platform atau penyelenggara sarana elektronik (PSE) melakukan self filtering (penyaringan) terhadap konten/informasi atau dokumen elektronik bermuatan perjudian. Namun, sepertinya Kominfo reluctant (ragu-ragu),” katanya. 

Padahal, ditekankan dirinya, instrumen tersebut bisa membantu kerja pemerintah dalam memberantas perjudian online yang semakin merebak saat ini.

“Tidak hanya take down konten perjudian berlandaskan patroli siber dan menindaklanjuti aduan masyarakat. Self filtering serupa pernah dilakukan di era Pak Rudiantara terhadap konten bermuatan radikalisme,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan kabar akun YouTube DPR RI yang diretas. Indra mengaku pihaknya telah menghubungi Google Indonesia untuk menindaklanjuti kasus ini.

“Untuk sementara terindikasi akun medsos YouTube DPR terkena hack. Bahwa ada pihak lain yang masuk ke akun YouTube DPR dan mem-posting video judi online,” ucapnya.