Kabargolkar.com - Memasuki reses masa persidangan I tahun 2023-2024, Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjalankan fungsi pengawasannya dengan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke kota Palembang provinsi Sumsel. Pada kunker ini, Komisi XI DPR RI disambut secara langsung oleh Penjabat (PJ) Gubernur Sumsel, Dr. Drs. Agus Fathoni, M.Si bersama Perwakilan Kementerian Keuangan Pusat yakni Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman dengan didampingi oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan provinsi Sumsel Lydia Kurniawati Christyana beserta jajaran lainnya.

Pertumbuhan ekonomi di regional Sumsel menjadi fokus utama pengawasan dari Komisi XI DPR RI, selain itu juga fokus utama pengawasan bertujuan memastikan bahwa APBN telah memberikan dampak yang seoptimal mungkin untuk wilayah ini, demikian diutarakan Tim Komisi XI DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).

Dikatakan Tim Komisi XI DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XI DPR RI, Kahar Muzakir dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dengan didampingi yang lainnya mengatakan, dimana peran tugas pokok dan fungsi dari Komisi XI ini adalah mengawasi kebijakan maupun program pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara, perencanaan pembangunan nasional, dan stabilitas sektor keuangan.

“Melalui kunker ini, terdapat beberapa informasi strategis yang ingin didapatkan oleh Komisi XI terkait dengan upaya-upaya Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi APBN melalui kegiatan koordinasi dan penguatan kebijakan serta program-program pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah di lingkup provinsi Sumsel,” ujarnya.

Kemudian, dimana Komisi XI DPR RI menyampaikan apresiasi atas kinerja yang baik melalui tercapainya target-target pembangunan untuk wilayah provinsi Sumsel. Kunker Komisi XI DPR RI dimasa reses ini akan menjadi akan menjadi masukan berharga yang akan disampaikan pada masa sidang komisi periode selanjutnya.

“Dengan terjalinnya sinergi yang baik antara wakil rakyat dan pemerintah, maka pengawalan terhadap progres pembangunan akan dapat terlaksana dengan baik untuk mewujudkan good government khususnya diwilayah provinsi Sumsel,” ungkapnya.