Kabargolkar.com - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi merespons rencana pembentukan panitia kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024.

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, usulan tersebut belum menjadi agenda di dalam Komisi I, karena belum disetujui dari seluruh fraksi.

"Belum karena memang itu kan perlu persetujuan dari seluruh anggota fraksi ya, kalau pembentukan Panja itu kan harus bulat dan itu belum menjadi agenda di dalam rapat internal Komisi I," kata Bobby di gedung DPR, Jakarta (10/11/2023).

Selain itu, kata dia, di internal partainya pun belum ada niat untuk menindaklanjuti usulan pembentukan panja netralitas TNI tersebut.

"Sepengetahuan saya belum ya, karena kan kita kan kalau membuat Panja itu tentu harus melihat ada dinamika apa. Kalau misalkan Panja netralitas, buktinya tidak netral apa? Nah, Lantas indikasinya tidak netral apa," ujarnya.

Ia mengingatkan agar panja tersebut bisa bekerja secara maksimal dan tidak bernuansa politis.

"Kan tentu harus ada itu, sehingga kita memastikan bahwa hasil Panja itu memang ada solusi, ada manfaat, tapi bukan menimbulkan polemik di publik, apalagi dalam masa persiapan pelaksanaan Pemilu," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Utut Adianto mengusulkan agar dalam menyongsong gelaran Pemilu 2024 dibentuk Panja netralitas TNI.

Usulan tersebut disampaikan politikus PDIP itu saat rapat bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, KSAD Jenderal Agus Subiyanto, KSAL Laksamana Muhammad Ali dan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di Komisi I DPR RI, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

“Kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR buatlah panja netralitas TNI. Jadi kita sembari, kesibukan kita sebagai caleg, kita membuat pengawasan," kata Utut.

Ia menjelaskan, alasan dirinya mengusulkan pembentukan panja itu untuk memastikan seluruh prajurit TNI tetap netral di pesta demokrasi nanti.

Sebab, dirinya mengkhawatirkan bila sewaktu-waktu nanti ada perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar pimpinan TNI ikut campur dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Yang paling sulit dari kepala staf dan panglima ini kalau Presiden perintah. Tentara dari kecil untuk tegak lurus kepada atasan,” ujarnya.