Kabargolkar.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Anos Yeremias menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku dibawah pimpinan Gubernur Murad Ismail dan Wakil Gubernur (Wagub) Barnabas Orno adalah yang terburuk dari pemerintahan sebelumnya.

Pernyataan itu dilontarkan Anos pada Rapat Paripurna DPRD Maluku dalam rangka Penyampaian Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024, Kamis (16/11/2023).

“Kami bersyukur, walaupun terlambat, tapi Pemda dapat melakukan kewajibannya dengan menyampaikan dokumen KUA PPAS. Bagi kami ini memang sudah sangat terlambat, tetapi dari pada tidak sama sekali,” Ujar Anos dala keterangannya seperti kami lansir dari laman rri.co.id, Kamis (17/11/23).

Dia menggarisbawahi bahwa kinerja  pemerintahan Gubernur Murad dan Wagub Orno selama ini di mata Fraksi Golkar DPRD Maluku lebih buruk dari pemerintahan sebelumnya, sehingga ini juga menjadi catatan Fraksi Golkar.

Terkait hal itu, Anos meminta, dalam pembahasan KUA PPAS nanti, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus hadir. Dia menduga penyebab keterlambatan penyampaian KUA PPAS ke DPRD disebabkan oleh TAPD, sehingga 

Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku diharapkan tidak lagi meninggalkan daerah  berlama-lama.

“Karena kita juga akan berhadapan lagi pada saat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir masa jabatan, untuk itu, di penghujung masa jabatan ini, minimal Visi dan Misi yang belum sempat dilaksanakan tergambar dalam APBD tahun 2024," ingat Anos.

Lebih jauh, Anos menyinggung tindak lanjut dari pemindahan ibukota Provinsi Maluku dari Kota Ambon  ke Makariki Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) dijanjikan Murad - Orno dalam kampanye tapi tidak pernah direalisir.

"Pemindahan Ibukota ini mestinya harus tergambar dalam APBD 2024, karena yang namanya janji sampai kapanpun kalau kita belum selesaikan  maka tentu ini menjadi catatan bagi kita, sebelum kita  menghadap Tuhan  Yang  Maha Kuasa," demikian Anos.