Kabargolkar.com - Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg yang sempat terjadi beberapa pekan terakhir di Bumi Batiwakkal turut menjadi perhatian Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Hal tersebut kata dia tentu menjadi permasalahan bagi masyarakat menengah ke bawah, khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau. Apalagi harganya sampai menembus Rp 40 ribu.

Karena itu, Sari -sapaan akrabnya- meminta instansi terkait menganalisa penyebab kelangkaan Elpiji 3 Kg tersebut.

“Jangan sampai di awal tahun 2024 ini masyarakat kita dibebankan dengan permasalahan ini. Seharusnya pasokan yang ada bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” kata Sari, Selasa (2/1/24).

Selai itu, ia meminta Pemkab Berau atau Pertamina melakukan sidak ke lapangan agar pengawasan dan distribusi gas subsidi tersebut bisa sesuai peruntukannya dan tepat sasaran.

“Jangan sampai seperti PNS dan orang mampu juga ikut menggunakan Elpiji bersubsidi tersebut,” tegasnya.

Sari juga berharap, Pemkab Berau dan Pertamina turun tangan mencarikan solusi agar permasalah kelangkaan ini tidak terjadi berulang-ulang.

Karena itu, dia menyarankan agar pihak terkait memperbarui data pengguna atau kebutuhan Elpiji 3 Kg. Mengingat jumlah penduduk juga terus bertambah.

“Ini perlu dicarikan solusinya. Nanti di dewan komisinya untuk ikut mencarikan benang merahnya untuk mendapatkan solusinya seperti apa agar permasalahan kelangkaan ini tidak terjadi berulang kali,” jelas politikus Partai Golkar ini.

Di sisi lain, dirinya menyambut baik wacana peraturan dengan menggunakan data diri untuk memperoleh gas melon bersubsidi tersebut.

Menurutnya, dengan mengunakan data diri tersebut, penyaluran Elpiji 3 Kg ini betul-betul sesuai sasaran.

“Kalau perlu dibuatkan base datanya, agar distribusi juga bisa tepat sasaran. Karena bisa jadi ada pihak nakal yang melakukan penimbunan,” imbuhnya.