Kabargolkar.com - Aksi demonstrasi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait skema pinjaman online (pinjol) yang diusulkan untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) telah menarik perhatian legislator. Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Puteri Anetta Komarudin, memberikan pandangannya terkait peristiwa ini. Ia menyarankan agar ITB menjalin kerjasama dengan bank negara sebagai alternatif pembiayaan.

Mengatasi Tantangan Pembiayaan Pendidikan

Puteri Anetta Komarudin mengemukakan bahwa pemerintah dan ITB seharusnya bekerjasama dengan bank milik negara atau LPDP untuk menciptakan inovasi skema pembiayaan. Contoh yang diberikannya adalah skema pinjaman bagi pelajar dengan bunga 0 persen, sebuah model yang telah diterapkan di Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa kejadian ini menjadi momentum untuk merumuskan alternatif-alternatif pembiayaan perkuliahan yang lebih baik. 

Kritik terhadap Opsi Pinjol untuk UKT

Legislator Golkar ini menyayangkan opsi pinjol yang ditawarkan ITB kepada mahasiswanya. Menurutnya, ITB seharusnya lebih kreatif dalam mencari alternatif pendanaan, seperti mengadakan kegiatan produktif untuk meringankan beban mahasiswa. Ia menekankan bahwa pinjol sebaiknya digunakan untuk kegiatan produktif, bukan untuk kepentingan pendidikan.

Peran OJK dan Mitigasi Risiko

Puteri Anetta Komarudin memberikan apresiasi terhadap langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memanggil pihak pinjol terkait. Ia mendukung OJK untuk terus memantau perkembangan ini guna melindungi konsumen dan memberikan edukasi yang memadai. Legislator ini juga menyarankan agar OJK menyusun skema mitigasi risiko, termasuk restrukturisasi, untuk mengantisipasi potensi gagal bayar.

Namun, di sisi lain, pihak ITB menyatakan bahwa mereka telah menerima perwakilan mahasiswa dan memberikan penjelasan terkait kebijakan UKT, beasiswa, dan bantuan lainnya. Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat ITB, Naomi Haswanto, menjelaskan bahwa ITB berkomitmen memberikan opsi pembayaran UKT seluas-luasnya. Dia juga mengajak mahasiswa untuk selalu berprasangka baik terhadap kebijakan ITB.

Perdebatan terkait skema pembiayaan pendidikan di ITB masih berlanjut. Sementara mahasiswa menuntut opsi pembayaran UKT yang lebih adil, legislator Golkar menyarankan solusi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dalam menghadapi dinamika ini, diharapkan pihak-pihak terkait dapat bekerja sama untuk menemukan solusi yang tidak hanya mengatasi tantangan finansial mahasiswa, tetapi juga memperkuat keberlanjutan sistem pendidikan tinggi di Indonesia.