Legislator dari Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji menyebutkan bahwa masalah PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) adalah sistem sewa atau rental fee.

Sarmuji ungkapkan itu saat Komisi VI DPR RI menerima audiensi Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal (SP JICT) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/3/2024). Dalam audiensi tersebut SP JICT menjelaskan permasalahan utama JICT adalah biaya sewa (rental fee) perpanjangan kontrak yang membebani JICT.

Diketahui sebelum perpanjangan kontrak, JICT membayarkan ‘royalti’ kepada Pelindo (PT Pelabuhan Indonesia) sebesar 15 persen dari pendapatan. Sedangkan, paska perpanjangan, JICT membayarkan rental fee dengan skema tetap USD 85 juta/tahun, ditambah biaya konsensi ke pemerintah (Otoritas Pelabuhan) sebesar 2 persen dari pendapatan (+- USD 5 juta/tahun).

Angka tersebut dirasa sangat membebani perusahaan. Rental fee tersebut juga dinilai JICT menjadi minim investasi. Pasca perpanjangan kontrak pun, JICT mengalami kerugian pertama kalinya pada tahun 2020. Hal ini berdampak terhadap keberlangsungan JICT.

Sarmuji yang lolos ke Senayan untuk periode 2024-2029 ini juga mengatakan Komisi VI telah menerima aspirasi dari SP JICT dan kemudian nantinya Komisi VI akan mencarikan solusi bersama dengan Pelindo sebagai BUMN mitra Komisi VI. “Nanti akan kita carikan solusi bersama dengan Pelindo,” pungkasnya.