Kabargolkar- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco bersyukur usulannya mengenai sekolah gratis di Jakarta kini dikaji eksekutif. Bahkan program itu menjadi rekomendasi a Komisi E DPRD DKI Jakarta kepada Pemprov DKI Jakarta dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DP Provinsi DKI Jakarta pada 2/5/2024). 

 

"Berdasarkan hasil rekomendasi Komisi E bidang Kesejahteraan, sudah diputuskan segera diwujudkannya sekolah gratis untuk warga Jakarta dari TK sampai SMA," ujar Basri Baco usai rapat Banggar di DPRD DKI Jakarta pada Kamis (2/5/2024).

 

Menurutnya, langkah ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi rakyat Jakarta. Jika rencana ini dieksekusi, kata dia, akan menjadi warisan atau legacy Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada warganya. "Kalau jadi, ini bisa menjadi kado indah dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bahwa di zaman beliaulah dicanangkan dan dicetuskan bersama bahwa kami akan solid kompak dan akan semangat mewujudkan apa yang kita sebut dengan sekolah gratis untuk rakyat Jakarta," kata Baco.

 

Menurutnya, usulan sekolah gratis saat ini tengah dikaji Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan.

 

Dia meyakini, Pemprov DKI mampu mengeksekusi program sekolah gratis, karena alokasi E anggaran dan pendapatan bel daerah (APBD) yang dimiliki mencapai Rp 80 triliun lebih setiap tahun.

 

"Dalam rapat Komisi E juga sudah disampaikan Dinas Pendidikan, mereka sudah mendapatkan arahan pimpinan eksekutif pak Pj Gubernur dan Sekda, bahwa sudah dikaji dan mempertimbangkan segala aspek yang dipikirkan dan kerjakan terkait dengan diwujudkannya sekolah gratis," ucap dia. Dalam diskusi tersebut, kata d Dinas Pendidikan menyampaikan dana yang diperlukan tidak terlalu besar dibanding daerah lain.

 

Jika dibandingkan dengan pemerintah daerah Bali, kata dia, alokasi anggaran yang mereka siapkan sekitar Rp 4 triliun untuk sekolah gratis. "Dana yang kita perlukan tidak sampai Rp 1 triliun, ini lebih jauh rendah dugaan kami dari Komisi E, karena enam bulan lalu kami Bimtek (Bimbingan Teknis) di Ban dan mengundang Disdik untuk berdiskusi dengan Pemda Bali, sempat tercnana an kami butuh A Rp 4 triliun, tetap. Hasil kajian sementara turun menjadi Rp 1 triliun," tuturnya. 

 

"Ini artinya akan lebih mudah untuk kami wujudkan apa yang kita sebut dengan sekolah gratis. Untuk teknis ya nanti di Dinas Pendidikan yang bisa menjelaskannya," sambung Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini.