Jakarta - Dalam rangka membahas isu politik pasca pemilu, Fraksi Partai Golkar (FPG) MPR RI menggelar Rapat Pimpinan yang diikuti segenap pimpinan fraksi.
Antara lain Ketua Fraksi Idris Laena, Sekretaris Fraksi Ferdiansyah, Bendahara Fraksi Mujib Rahmat dan dari Alat Kelengkapan Majelis hadir dari Unsur Badan Sosialisasi Nurul Arifin, serta dari unsur Badan Kajian Zulfikar Arse Sadikin dan Bagus Adhi.

Pada kesempatan tersebut, hadir juga dari unsur Komisi Kajian Ketatanegaraan, Rambe Kamarulzaman, Andi Mattalatta, Rully Chairul Azwar, Syamsul Bahri dan Tyas.

"Rapat dimaksudkan untuk menyikapi Perkembangan Politik Pasca Pemilu 2024," ujar Ketua FPG MPR RI Idris Laena, dalam keterangannya, Jumat (10/5/2024).

Dalam rapat yang berlangsung di Ruang Samithi Nusantara IV MPR RI, Rabu (8/5), ada beberapa isu penting yang dibahas. Antara lain, isu tentang Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3); isu tentang Perubahan Tatib MPR yang yang ingin mengadakan badan Kehormatan MPR; Sidang Tahunan MPR dan tidak terkecuali menyikapi isu lama yaitu Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Terkait dengan isu-isu tersebut, menurut Idris, yang paling penting adalah mendengarkan Laporan dari Badan Kajian MPR Maupun Laporan dari Komisi Kajian Ketatanegaraan.

"Untuk selanjutnya dibuat resume untuk Bahan Menghadapi Rapat Gabungan yang akan dilaksanakan oleh Pimpinan MPR RI," ungkap Idris.

Idris menambahkan pihaknya sangat siap memberikan pandangannya. Namun, sebagai perpanjangan tangan Partai Golkar di MPR, Fraksi Partai Golkar mengkonsultasikannya kepada DPP Partai Golkar.