Jakarta - Sejumlah guru ngaji dan pengelola pondok pesantren di Kota Bandung menyoroti soal ketimpangan perhatian dan bantuan yang diberikan Pemerintah, kepada pondok pesantren termasuk kepada siswa dan gurunya.

Pernyataan tersebut disampaikan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) saat bertemu dengan Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Atalia Praratya di Jalan Sukamiskin, Kota Bandung Kamis (5/6/25). 

Atalia mengatakan bahwa perwakilan FKDT memberikan banyak masukan, terutama tentang ketidakadilan yang dirasakan mereka soal bantuan yang diberikan kepada lembaga pendidikan. 

“Mereka melihat bagaimana kesenjangan terkait dengan bantuan kepada sekolah dan siswa yang berada di bawah Kemenag dan Kemendikdasmen,” kata Atalia, Rabu (5/6/25).

Disamping itu, kata Atalia, guru madrasah juga ternyata selama ini hanya mendapatkan insentif sekitar Rp300 ribu per-bulannya. 

“Nah, ini kan terlihat jomplangnya ya, sehingga mereka berharap ada perhatian, karena mereka juga sama-sama berjuang untuk pendidikan anak Indonesia,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, Atalia juga mendorong agar Kemenag melakukan pemerataan dalam memberikan bantuan kepada Pondok pesantren, guru ngaji dan siswa yang belajar di Pondok pesantren. 

Sebab, menurutnya, selama ini banyak anggapan bahwa hanya orang-orang yang dekat dengan lingkaran Kemenag atau anggota dewan yang mendapatkan bantuan tersebut. 

“Bantuan dari Kemenag itu banyak, tapi dulu itu ada anggapan tidak adil, tidak merata. Hanya orang-orang yang dekat dengan misalkan anggota Dewan mereka akan dapat bantuan,” jelasnya.

Saat ini, lanjutnya, mereka sangat berharap bantuan dari pemerintah, termasuk hibah dari Provinsi Jawa Barat.

“Dengan kehadiran saya dan mitra paling dekat dengan Kemenag, tentu bisa mendampingi program-program yang sudah ada sehingga betul-betul bisa dirasakan,” pungkas Atalia.